Painan (ANTARA) - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Lingkungan Hidup (Perkimtan-LH) Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan konsultasi publik untuk membahas dan identifikasi isu-isu strategis.
Kegiatan konsultasi publik itu diadakan di Saga Murni Hotel Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa.
Tujuan untuk akselerasi pembangunan, penyusunan kajian lingkungan hidup strategi (KLHS), dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Painan.
Ketua Panitia Pelaksana Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Painan, yang juga Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (P3KL) Andi Fitriadi Amzar menyampaikan, konsultasi publik ini dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis di daerah yang diperlukan dalam merumuskan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, guna Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan di Painan.
Andi menyampaikan, konsultasi publik ini merupakan tahapan ketiga penyusunan KLHS dan RDTR Kawasan Perkotaan Painan, dimana dalam KP 1 ini dilakukan perumusan isu-isu strategis tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Kegiatan Penyusunan KLHS ini berlanjut pada 2023, dimana pada tahun depan masih terdapat tahapan konsultasi publik,"ujarnya.
Kepala Dinas Perkimtan dan Lingkungan Hidup Kabulaten Pesisir Selatan, Mukhridal menyampaikan arahan Bupati Rusma Yul Anwar agar peserta (OPD) mengikutinya dengan serius dan terlibat secara aktif.
"Semua OPD dan pihak terkait dapat bekerjasama menyukseskan pelaksanaan penyusunan KLHS ini, sehinggakan nantinya mampu memahami dan mengimplementasikan KLHS ke dalam kebijakan rencana dan program yang sesuai,"pintanya.
Mukhridal mengatakan, tujuan pembangunan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga RLHS dan RDTR Perkotaan Painan 2022-2024 dapat tersusun, dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya lebih baik, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Hadir dalam acara tersebut, sejumlah Kepala OPD terkait di Pemkab Pessel, BPN, Sekretariat Hukum daerah, Pessel, Camat dan Wali Nagari.*
