Sarilamak (ANTARA) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat mendorong Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Limapuluh Kota untuk berperan efektif untuk dapat menekan angka prevalensi stunting di daerah tersebut.
"Besar harapan TPPS dapat berperan secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor terkait," kata Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumatera Barat Nova Dewita di Sarilamak, Rabu.
Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan konsolidasi dan penguatan peran TPPS Kabupaten Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati setempat, Rabu (5/10). Hadir dalam kesempatan itu Ketua TP PKK Nevi Safaruddin, Camat, Kemenag, dan Wali Nagari.
Ia mengatakan SK TPPS di Kabupaten Limapuluh Kota yang diterbitkan bupati sampai SK ke tingkat kecamatan dan nagari.
Disampaikannya bahwa sesuai Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 angka prevalensi stunting di Kabupaten Limapuluh Kota berada di angka 28,2 persen.
"Angka prevalensi stunting Kabupaten Limapuluh Kota ini di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan SSGI angka prevalensi stuntingnya 23,3 persen," ujarnya.
Ia mengatakan penajaman strategi intervensi dari hulu melalui kegiatan prioritas mencegah lahirnya anak stunting, mengoptimalkan peran Tim Pendamping keluarga (TPK) yang sudah dibentuk.
"TPK ini yang nantinya akan memberikan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, ibu menyusui dan keluarga yang mempunyai anak usia 0 sampai 5 tahun," kata dia.
Sementara itu mewakili Bupati, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Herman Azmar mengatakan stunting menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.
"Saat ini angka prevalensi stunting 28,2 persen. Pada tahun sebelumnya 28,7 persen. Meski telah menurun kita harus terus berupaya turun karena masih jauh dari target yang telah diamanatkan pemerintah kabupaten yakni mencapai 14 persen," ujarnya.
Saat ini tercatat 1974 anak menderita stunting di Kabupaten Limapuluh Kota dan 40.537 keluarga berisiko stunting atau sebesar 42,77 persen dari jumlah data keluarga.
"Kabupaten Limapuluh Kota memiliki tanggung jawab besar untuk menyelamatkan generasi penerus yang menderita stunting dan berisiko stunting ini," katanya.
Besaran angka stunting akan berpengaruh kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah, IPM Limapuluh Kota 69,47 persen, di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat sebesar 72,38 persen
Upaya percepatan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Limapuluh Kota dibutuhkan inovasi, kolaborasi dan sinergi antara perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, perantau, LSM, organisasi masyarakat, wali nagari dan PKK.
BKKBN dorong TPPS di Limapuluh Kota berperan efektif turunkan prevalensi stunting
kegiatan konsolidasi dan penguatan peran TPPS Kabupaten Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati setempat, Rabu (5/10). (Antara/Akmal Saputra)
