Pemkab Pasbar dorong pendirian pabrik sawit di Koperasi Perintis

id Koperasi sawit, pasaman barat, sawit pasaman barat

Pemkab Pasbar dorong pendirian pabrik sawit di Koperasi Perintis

​​​​​​​Tanaman kelapa sawit merupakan mayoritas tanaman warga di Pasaman Barat. Untuk itu Pemkab Pasaman Barat menilai perlu ada pabrik kelapa sawit didirikan pada koperasi. (ANTARA/Altas Maulana)

Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mendorong berdirinya pabrik kelapa sawit dari dana Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi.

"Koperasi Perintis sudah ditunjuk dan bersedia mendirikan pabrik kelapa sawit. Sebab, sebelumnya penggabungan beberapa koperasi tidak berhasil," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pasaman Barat Pahrein di Simpang Empat, Minggu.

Ia mengatakan ditunjuknya Koperasi Perintis untuk membuat pabrik kelapa sawit karena memiliki luas kebun lebih 4.800 hektare.

"Sementara syarat di LPDB harus memiliki luas kebun 6.000 hektare. Namun Koperasi Perintis bersedia membuat kesepakatan dengan kebun masyarakat untuk memenuhi syarat luas yang ditentukan.

Saat ini, kata dia, proses rencana pendirian pabrik kelapa sawit pada tahap study kelayakan oleh pihak LPDB Kementerian Koperasi.

"Nanti mereka akan menilai apakah Koperasi Perintis itu layak didirikan pabrik kelapa sawit atau tidak," ujarnya.

Pihaknya akan terus memfasilitasi ke Kementerian Koperasi agar pabrik itu terwujud dengan industri turunannya yang mengikutinya nanti.

Menurutnya pabrik kelapa sawit yang direncanakan itu akan memiliki kapasitas produksi 30-60 ton per jam dengan biaya dari LPDB kisaran Rp100 sampai Rp200 miliar.

"Kita berencana kalau bisa pabrik itu berdiri di bagian Selatan Pasaman Barat," katanya.

Ia berharap semua pihak dapat mendukung rencana pendirian pabrik kelapa sawit ini dalam rangka meningkatkan ekonomi petani sawit yang ada.

Ia menambahkan niat mendirikan pabrik kelapa sawit itu berawal aduan masyarakat tentang kendala jual beli Tandan Buah Segar (TBS) oleh koperasi kepada pabrik.

Setelah itu ia menyampaikan kendala dan aspirasi masyarakat kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar Nazwir beserta rombongan ketika mereka melakukan kunjungan kerja ke Pasaman Barat sekitar empat bulan yang lalu.

Dari informasi pihak provinsi itu, katanya ada badan pengelola dana bergulir di Jakarta yang bersedia memberikan dana untuk Pasaman Barat. *