Pemkab Padang Pariaman tuntaskan penyaluran bantuan UMKM terdampak bencana

Parik Malintang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat menuntaskan penyaluran bantuan untuk seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu yang terdampak langsung bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 yang jumlahnya mencapai 570 orang sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

“Alhamdulillah, kami telah menuntaskan penyaluran bantuan untuk UMKM pada Jumat (10/4). Artinya, 570 UMKM terdampak sudah kita bantu," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Minggu.

Ia mengatakan bantuan yang disalurkan tersebut tidak saja berasal dari pemerintah namun juga dari para donatur yang peduli terhadap nasib para korban bencana alam dengan memberikan modal usaha sehingga mereka dapat memulihkan perekonomian keluarga.

Ia menyebutkan sejumlah donatur yang membantu peningkatan perekonomian pelaku UMKM di Padang Pariaman yaitu di antaranya anggota Komisi VII DPR RI dan mitra kerja serta organisasi Seruni Kabinet Merah Putih.

Ia meminta para penerima bantuan tersebut agar memanfaatkan bantuan yang diterima secara optimal untuk menghidupkan kembali roda usaha mereka.

“Syukuri bantuan ini dan gunakan sebaik-baiknya. Yang terpenting, segera bangkit dan kembali berproduksi,” katanya.

Diketahui adapun bantuan yang diberikan yaitu di antaranya berupa kompor gas beserta tabung gas, blender, peralatan masak, serta bibit ternak. Bantuan tersebut sesuai dengan permintaan para pelaku UMKM yang terdampak langsung bencana tersebut.

Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Padang Pariaman Hendri Satria mengatakan penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM tersebut terbagi ke dalam empat tahap.

Tahap pertama, lanjutnya disalurkan untuk 100 UMKM, tahap kedua 250 UMKM, tahap ketiga 100 UMKM, dan 120 UMKM pada tahap keempat.

Ia menyampaikan awalnya pihaknya mendapatkan laporan sebanyak 605 pelaku usaha di Padang Pariaman terdampak langsung cuaca ekstrem tersebut.

Kemudian organisasi perangkat daerah tersebut melaksanakan pendataan, verifikasi lapangan, hingga asesmen kebutuhan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran sehingga ditetapkan 570 pelaku UMKM yang berhak menerima bantuan usaha.

"Dari 605 UMKM yang terdata, hanya 570 yang benar-benar memenuhi kriteria terdampak langsung. Kami pastikan setiap bantuan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha," ujarnya.