Simpang Empat, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di daerah itu yang mencapai angka 7,51 persen atau setara dengan 32 ribu lebih jiwa.
"Angka kemiskinan di Pasaman Barat masih tinggi mencapai 7,52 persen dan akan diupayakan penurunan menjadi 6,58 persen pada 2026 nanti," kata Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto di Simpang Empat, Rabu.
Ia mengatakan penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu prioritas capaian pembangunan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Dalam menindaklanjuti upaya tersebut, Pemkab Pasaman Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bidang Sosial Budaya dan pihak terkait telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan daerah, Selasa (9/8).
Untuk menurunkan angka kemiskinan itu, kata dia, diperlukan langkah strategis dan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah yang ada.
"Ini menjadi tugas kita bersama. Sejak Indonesia merdeka, angka kemiskinan masih menjadi permasalahan. Kita harus bersinergi dan fokus menuntaskan dan menurunkan angka kemiskinan di Pasaman Barat hingga target dapat kita raih. Bagaimana meningkatkan sinergisitas data semua OPD", tegasnya.
Ia meminta kesepahaman semua organisasi perangkat daerah bersama-sama menjalankan program ke masyarakat secara langsung.
Kemiskinan, kata dia menjadi faktor utama yang memiliki kaitan dengan faktor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Untuk itu ia berharap, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Pasaman Barat yang hadir berusaha dan bekerja secara maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan di Pasaman Barat menjadi 6,58 persen.
Diantara upaya yang dilakukan diantaranya pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah kembali dilakukan agar pelaku usaha itu kembali bangkit.
"Sekitar 380 UMKM terdampak saat gempa pada Februari lalu. 100 UMKM akan memperoleh bantuan modal dari Kementerian Koperasi dan UKM dan sisanya diusulkan memperoleh program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM)," sebutnya.
Selain itu juga berbagai pembangunan infrastruktur dan kesehatan terus dipacu agar masalah kemiskinan dapat secara berlahan ditekan.
"Apabila angka kemiskinan tinggi, maka semua akan terpengaruh. Tingkat pendidikan akan rendah, dan angka kemiskinan otomatis akan menjelaskan kesehatannya," katanya. (*)
