Pekanbaru (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi membawa wacana penghapusan honorer pada November 2023 sesuai Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera.
"Kebijakan ini perlu direnungkan kembali karena efeknya akan sangat besar," katanya di hadapan 10 gubernur dan wakil gubernur se-Sumatera di Pekanbaru, Riau, Kamis.
Ia menilai efek penghapusan honorer itu tidak hanya menyangkut perorangan, namun juga akan berkait pada keluarga dari honorer.
"Jika angka honorer yang akan dihapus itu 300 ribu orang di Indonesia, maka dengan memperhitungkan keluarganya, diperkirakan akan ada 1,2 juta orang yang akan terdampak oleh rencana penghapusan itu,"katanya.
Menurutnya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota lah yang paling merasakan efeknya. Efek itu diantaranya terkait penjagaan ketertiban umum, dan pelayanan pemadam kebakaran.
Selama ini penjaga trantib adalah tenaga honorer dengan jumlah yang cukup besar. Demikian juga para pemadam kebakaran, mayoritas adalah honorer. Belum lagi untuk tenaga guru dan kesehatan.
Apalagi, kata Mahyeldi, Pemilu semakin dekat. Pesta demokrasi itu harus didukung kondusivitas di daerah. Ia menikai penghapusan honorer berpotensi untuk mengganggu suasana kondusif.
Rakor gubernur se-Sumatera tersebut akan menghasilkan sejumlah rekomendasi diantaranya rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat.
Rapat itu dipimpin gubernur tuan rumah, Gubernur Riau, Syamsuar dan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian PPN (Bappenas).
Gubernur Mahyeldi perjuangkan honorer dalam rakor gubernur se-Sumatera
Gubernur Sumbar Mahyeldi saat rakor gubernur se-Sumatera di Pelanbaru. (ANTARA/Miko Elfisha)
