Wako Solok apresiasi OPD ikuti rapat koordinasi diawali shalat subuh berjamaah

Solok (ANTARA) - Wali Kota (Wako) Solok, Sumatera Barat (Sumbar) Zul Elfian Umar mengapresiasi kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat koordinasi yang diawali dengan pelaksanaan shalat subuh berjamaah.

"Saya mengapresiasi atas kehadiran OPD dalam rapat koordinasi yang diawali shalat subuh berjamaah," ucap Zul di Solok, Selasa.

Selain itu, Wako juga mengapresiasi kerja cepat OPD menindaklanjuti apa yang menjadi prioritas pada rakor sebelumnya.

"Percepatan tindak lanjut hasil koordinasi dan Kunjungan Sesbalitbangtan beberapa waktu lalu terkait lahan JLU yang akan memanfaatkan lahan Balitro Laing, perlu jadi perhatian kita," kata dia.

Ia juga kembali mengingatkan seluruh OPD untuk memperjelas status aset yang di bawah koordinasi masing-masing.

"Bapak ibuk Kepala OPD harus perjelas status aset yang berada dikoordinasinya, baik itu sertifikatnya maupun tercatat dan terdata dengan baik," ucap dia.

Terkait pendataan masyarakat yang penerima program kesejahteraan sosial, Wako tekankan kepada OPD dinas sosial segera tuntaskan karena sangat terkait dengan percepatan program-program lain yang menggunakan data tersebut.

"Kepada Camat agar proaktif mengingatkan kepada masyarakat yang terindikasi akan melanggar aturan yang ada. Jangan sampai biarkan terlanjur masyarakat kita salah sehingga harus berhadapan dengan aparat penegak hukum," katanya.

Menyinggung kesiapan terkait rencana akan dilakukannya penghentian tenaga kontrak dan pengalihannya menjadi PPPK, Wako mengingatkan untuk tetap persiapkan anak-anak kita tersebut jika hal tersebut betul dilaksanakan.

Seperti rapat koordinasi bulan sebelumnya, sebelum rakor Wali Kota bersama seluruh pejabat struktural lingkup Pemerintah Kota Solok melaksanakan sholat subuh berjemaah di Balairung 99 kediaman resmi Wali Kota Solok, Selasa (28/06).

Rapat koordinasi yang merupakan agenda rutin pemerintah Kota dalam rangka sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan lintas sektoral. Disamping itu, juga menjadi wadah evaluasi progress pelaksanaan program kegiatan serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.