Kementerian PUPR bangun penahan banjir senilai Rp35 miliar di Tapan

id Berita pessel,Berita painan,Penahan banjir pessel

Kementerian PUPR bangun penahan banjir senilai Rp35 miliar di Tapan

Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah menghadiri pemancangan dimulainya pembangunan tanggul penahan banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat memastikan rencana pembangunan tanggul penahan banjir senilai Rp35 miliar di Nagari (desa) Binjai Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan

Wakil Bupati (Wabup) Rudi Hariyansyah menyampaikan kepastian pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu setelah pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan kontraktor melakukan pemancangan di lokasi kegiatan.

"Ya, Alhamdulillah. Pemancangan turut dihadiri perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Pesisir Selatan. Semoga berjalan lancar" ungkap Wabup di Painan.

Sejak satu tahun terakhir banjir akibat luapan Batang Tapan kerap merendam sejumlah nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, bahkan sempat menghanyutkan dua rumah warga.

Selain menghanyutkan rumah warga, banjir turut merusak fasilitas umum antara lain jembatan, jalan kabupaten, sekolah dan areal pertanian, sehingga memicu gagal panen yang berujung meruginya petani.

Wabup melanjutkan pembangunan tanggul permanen sepanjang 1 Kilometer itu yang dipasang di titik paling rawan itu diyakini mampu meminimalisir dampak banjir akibat luapan Batang Tapan.

"Kami berharap masyarakat sekitar untuk ikut mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan, sehingga bisa sama-sama merasakan manfaatnya," ujar Wabup.

Wabup menyampaikan pemerintah daerah secara bertahap bakal terus mengajukan proposal pembangunan tanggul penahan banjir permanen di sepanjang aliran sungai Batang Tapan pada pemerintah pusat.

Secara keseluruhan total panjang sungai Batang Tapan mencapai 64 Kilometer melintasi empat kecamatan, dengan estimasi awal kebutuhan pembiayaan sekitar Rp600 miliar.

"Semoga bisa terealisasi. Pemerintah daerah juga komit dengan segala persyaratan, jika memang nanti ditetapkan dari pemerintah pusat," ujar Wabup.