Batusangkar (ANTARA) - Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat Eka Putra mengharapkan seluruh pegawai dan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu terdaftar sebagai peserta aktif BPJS ketenagakerjaan sehingga mendapat jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
"Saya berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Tanah Datar memfasilitasi pegawai dan semua pegawai non ASN terdaftar sebagai peserta aktif BPJS ketenagakerjaan sehingga mendapat jaminan perlindungan sosial," kata Bupati Eka Putra di Batusangkar Selasa.
Ia mengatakan bentuk komitmen Pemerintah Tanah Datar dalam perlindungan jaminan sosial pihaknya Senin, 13/12 telah melakukan penandatanganan dua nota kesepakatan sekaligus yakni bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Polres Tanah Datar.
Nota kesepakatan bersama BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan jaminan ketenagakerjaan di pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Sedangkan nota kesepakatan bersama Polres Tanah Datar terkait sinergi pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Tanah Datar.
"Ini adalah sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, keamanan dan ketertiban masyarakat di Luhak Nan Tuo ini," katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP dan Naker) Tanah Datar Zarratul Khairi mengatakan penandatanganan nota kesepakatan bertujuan untuk meningkatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Perlindungan itu mencakup bagi seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Tanah Datar baik yang berstatus ASN maupun non ASN.
Pihaknya juga mengajak dan akan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dari sektor informal atau pekerja rentan.
Berita Terkait
Wawako Solok serahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan Rp273 juta
Selasa, 3 Desember 2024 15:37 Wib
Kejaksaan Negeri Payakumbuh panggil perusahaan tidak patuh BPJS Ketenagakerjaan
Selasa, 3 Desember 2024 14:31 Wib
Aktivasi JMO BPJS Ketenagakerjaan di Pasaman: Tingkatkan Kemudahan Akses Layanan Bagi Tenaga Kerja
Selasa, 26 November 2024 13:29 Wib
Menaker Yassierli: Formula UMP 2025 masih dibahas dan inflasi jadi pertimbangan
Senin, 25 November 2024 18:44 Wib
Pemkot Pariaman tunda susun Perda tentang ketenagakerjaan
Minggu, 24 November 2024 15:53 Wib
Pemkab Pasaman Barat sosialisasikan jaminan sosial ketenagakerjaan
Jumat, 22 November 2024 16:12 Wib
Bawaslu Agam gandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk lindungi Pengawas Pemilu
Kamis, 21 November 2024 15:34 Wib
Anggota Komisi lX DPR RI Dorong Kesadaran Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Bukittinggi
Minggu, 17 November 2024 18:10 Wib