Lubuk Sikaping (ANTARA) - Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Khairuddin Simanjuntak mengatakan untuk Kabupaten Pasaman ada dua catatan saran disampaikan dalam laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Provinsi Sumbar 2021.
Pendapat itu disampaikan dalam rapat DPRD Sumbar di Padang, Senin (13/9) pukul 09.00 WIB dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumatera Barat, Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar dan lainnya.
"Dari 16 catatan saran dan pendapat yang disampaikan saat laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan KUPA-PPAS APBD Sumbar 2021, ada dua catatan khusus untuk Kabupaten Pasaman yang disampaikan," katanya saat dihubungi melalui telepon.
Gerindra meminta restocking ikan air tawar di Dinas Kelautan Perikanan agar bisa dimaksimalkan pada seluruh kabupaten atau kota yang layak untuk dilakukannya, jadi bukan untuk daerah tertentu saja, contoh Pasaman sangat mendukung untuk bisa dilakukan restocking.
Ia melanjutkan perhatian pemerintah daerah terhadap perikanan darat di Pasaman masih sangat kecil, Padahal Pasaman penyuplai ikan ke beberapa provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Riau dan Jambi, disamping ke beberapa kabupaten atau kota di Sumbar.
Hemat kami, konsep membangun Gubernur-Wakil Gubernur harus dimulai dari daerah pinggiran atau daerah perbatasan dengan provinsi lain, bukan dari kota atau daerah yang maju dan dekat dari ibukota provinsi saja.
Fraksi Gerindra melihat masih banyak alokasi anggaran yang belum berpihak kepada peningkatan pelayanan publik dan pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan. Banyak jalur transportasi yang masih parah yang perlu mendapat perhatian serius, seperti jalan-jalan di Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
"Kami ingin menyoroti jalan Panti Pasaman ke Simpang Empat Pasaman Barat, jalan dari Tapus ke Muara Sungai Lolo yang mungkin menjadi jalan provinsi terjelek di Sumbar, jalan Lubuk Sikaping Tonang ke Talu dan jalan Padang Sawah ke Kumpulan, yang sangat perlu mendapat perhatian serius," tegasnya.
Legislator ini sampaikan dua masalah di Pasaman dalam KUPA-PPAS APBD Sumbar 2021
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra Khairuddin Simanjuntak di kantornya. (Antarasumbar/HO-Khairuddin Simanjuntak)
Dari 16 catatan saran dan pendapat yang disampaikan saat laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan KUPA-PPAS APBD Sumbar 2021, ada dua catatan khusus untuk Kabupaten Pasaman yang disampaikan,
