Pasaman Barat Kekurangan Tenaga Polhut

Simpang Ampek, (Antara) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan kekurangan tengan polisi kehutanan (Polhut) karena saat ini baru memiliki empat personel Polhut. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat, Nofdinal Yefri didampingi Kepala Bidang Pengawasan Hutan, Zulkifli di Simpang Ampek, Kamis pihaknya membutuhkan penambahan personel Polhut dalam rangka pengawasan praktek pembalakan liar yang sering terjadi didaerah itu. "Paling sedikit kami membutuhkan satu peleton Polhut untuk mengawasi hutan yang memiliki luas sekitar 180 ribu hektar. Bagimana mau mengawasi dengan ketat jika Polhut kita hanya empat orang," kata dia. Pihaknya saat ini sedang berupaya membicarakan persoalan ini dengan Departemen Kehutanan. Dengan harapan agar ada penambahan Polhut sehingga pengawasan hutan dan pembalakan liar akan bisa ditingkatkan. "Mudah-mudahan Pasaman Barat dapat penambahan Polhut sehingga pengawasan akan lebih mudah dilakukan. Jika tidak maka aksi pembalakan liar akan semakin marak," ujarnya. Nofdinal menjelaskan pihaknya untuk 2013 ini menargetkan menanam 200.000 batang pohon. Kepala Bidang Bina Hutan Dinas Kehutanan, Mudtasar menambahkan program menanam pohon itu merupakan suatu program yang akan menjadi prioritas selama 2013. Dia mengatakan, penanaman pohon itu akan dilakukan menyebar di sebelas kecamatan yang ada. Namun, khusus untuk Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kecamatan Ranah Batahan akan diprioritaskan karena daerah itu sangat rawan akan ilegal loging. "Mudah-mudahan terget kita bisa tercapai sehingga hutan yang gundul bisa ditanami pohon kembali. Kepada masyarakat diharapkan tidak menebang pohon sembarangan,"harapnya. Program gerakan penanaman 1 miliar pohon sudah digalakkan pemerintah sejak awal 2010. Program tersebut merupakan kontribusi nyata dan bentuk kepedulian bangsa Indonesia terhadap perbaikan lingkungan global. Lebih jauh dia mengatakan, untuk Pasaman Barat telah melakukan penanaman sebanyak 3 juta pohon yang sudah dimulai sejak awal Januari 2010 hingga 2012. Dia mengharapkan, untuk keberhasilan program ini membutuhkan partisipasi seluruh komponen masyarakat. Mulai dari pemerintah, masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, swasta, dan kalangan BUMN. (*/aml)