Warga keluhkan air PDAM tak lancar pada dewan saat reses

id Padang Pariaman, PDAM, Sumbar, berita minang

Warga keluhkan air PDAM tak lancar pada dewan saat reses

Anggota DPRD Padang Pariaman, Sumbar dari Fraksi PKS Jon Hendri sedang berdialog dengan warga saat reses di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Minggu. .  (Antarasumbar/Aadiaat M. S)

Parit Malintang, (ANTARA) - Puluhan warga Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menyampaikan keluhannya terkait tidak lancarnya penyaluran air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di daerah itu kepada anggota dewan setempat dari Fraksi PKS Jon Hendri saat melaksanakan reses.

"Saat reses ke daerah disampaikan warga hal ini, jujur saya baru tahu," kata Jon Hendri saat melaksanakan reses di Sungai Geringging, Minggu.

Air PDAM di daerah itu sering mati bahkan dalam beberapa bulan terakhir tidak mengalir ke dalam rumah sehingga warga setempat terpaksa harus mandi dan mencuci di sungai.

Selain itu di daerah tersebut juga terdapat sejumlah lokasi pipa PDAM bocor yang perlu tindakkan dari pihak terkait.

Anggota DPRD setempat Jon Hendri langsung menelepon Direktur Utama (Dirut) PDAM Padang Pariaman untuk mengetahui penyebab tidak lancarnya penyaluran air dari perusahaan daerah itu ke dalam rumah warga.

Ia mengatakan hasil komunikasinya dengan Dirut PDAM setempat terkait tidak lancarnya penyaluran air di daerah itu disebabkan karena kondisi pipa yang tidak sanggup lagi menyuplai air untuk banyaknya pelanggan sehingga harus ada penggantian pipa yang lebih besar.

"Apalagi sekarang jumlah pelanggan semakin banyak karena adanya program pemasangan air PDAM gratis ke rumah warga," katanya.

Ia menyampaikan pihaknya akan mengawal terkait hal tersebut sehingga penyaluran air PDAM ke rumah warga di daerah itu dapat kembali lancar seperti sebelumnya.

Selain mengeluhkan terkait air PDAM, lanjutnya warga di daerah itu juga menginginkan adanya program bantuan modal usaha guna menambah pendapatan keluarga serta meminta bantuan sarana dan prasarana belajar dari pemerintah untuk sekolah.

Pada kesempatan tersebut dirinya juga menjelaskan kondisi keuangan daerah yang defisit ratusan miliar serta pemotongan dana alokasi umum dari pemerintah pusat karena pandemi COVID-19 yang hal tersebut akan berdampak pada pembangunan.