"Jihad" politik kepala daerah terpilih

Padang Aro (ANTARA) - Pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2020 baru saja dilakukan di berbagai daerah. Banyak harapan dan tuntutan masyarakat yang tertumpang atas janji-janji mereka selama masa kampanye berlangsung.

Secara umum masyarakat tentu berharap agar kepala daerah mereka nanti dapat menakhodai dan menjalankan birokrasi pemerintahan secara efektif, yang semuanya bermuara kepada kesejahteraan dan kepuasan kepada masyarakatnya.

Osborne dan Gaebler dalam pandangannya terkait New Public Management menuliskan beberapa ciri paradigma sebuah birokrasi efektif, diantaranya pemerintah berorientasi pelanggan, pemerintah yang tanggap, pemerintah berjiwa wirausaha, pemerintah terdesentralisasi, pemerintah milik masyarakat, pemerintah katalis, pemerintah berorientasi pasar, dll.

Beberapa aspek mendasar yang harus diperhatikan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan/kepercayaan dari masyarakat adalah fokus pada sektor pelayanan-pelayanan publik, memiliki kreatifitas dan inovasi dalam melakukan pembangunan, menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, serta memiliki sektor-sektor unggulan dalam bidang perekonomian.

Salah satu contoh untuk mendapatkan dukungan/kepercayaan dari masyarakat sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Misalkan ketika kepala daerah membuat kebijakan-kebijakan yang membuat rasa simpati dari masyarakat. Termasuk dalam hal ini perilaku kepala daerah, sebagai etalase dari sebuah pemerintahan untuk hidup sederhana di tengah-tengah masyarakatnya.

Pemakaian mobil dinas yang sederhana pun menjadi salah satu titik tolak beranjak untuk memperlihatkan kesederhanaan kepada masyarakat yang kebanyakan hidup dalam garis kemiskinan. Tidak ada salahnya ketika pejabat daerah harus memakai fasilitas mobil yang sederhana yang tidak terlalu mahal.

Ketika kepala daerah hanya menganggarkan pengadaan mobil dinas yang sederhana, maka simpati pun akan mengalir dengan sendirinya. Kondisi seperti ini tentu saja akan menimbulkan efek dukungan kepada pemerintahan disaat menjalankan berbagai program pembangunan serta meningkatkan wibawa pemerintahan di mata masyarakat.

Fokus utama lainnya adalah dalam hal penciptaan kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, termasuk pelayanan-pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan (KTP, Akte Kelahiran, dll). Kepala daerah khususnya harus menjadi orang terdepan dalam mengawasi terciptanya layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat umum.

Lihat saja Kabupaten Sragen, Jembrana, Cimahi, Yogyakarta, dan daerah lainnya yang terlebih dahulu mempromosikan pelayanan perizinan terpadu yang semakin membuat mereka dikenal di Indonesia.

Atau salah satu kota berprestasi tahun 2011 silam yakni Kabupaten Banjar (Jabar), yang fokus dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Seluruh masyarakat miskin Banjar dipastikan gratis biaya pengobatan, hingga ke rumah sakit propinsi bahkan nasional. Bahkan disamping gratis, setiap pasien miskin yang dirujuk ke propinsi atau nasional juga diantarkan dengan ambulans dan dibekali uang tunai Rp 1 juta.

Aspek komunikasi juga punya peran penting dalam pembangunan. Komunikasi yang baik pernah dicontohkan oleh Wali Kota Padang Mahyeldi (sekarang menjabat sebagai Gubernur Sumbar) dalam melakukan penataan kawasan seperti halnya Pantai Padang, pasar-pasar, dll. Biasanya, Mahyeldi memulainya dengan makan bersama dan dialog secara kekeluargaan.

Menurut Mahyeldi, sebagai pemimpin yang harus dilakukannya adalah memberikan kepastian dan keyakinan. Jangan sampai ada dalam pemikiran masyarakat, setelah lingkungannya dibangun dan ditata mereka malah tersingkir dari lahan tersebut, tempat usahanya jadi hilang dan kerugian-kerugian lainnya. Maka hal inilah menurutnya yang harus dikomunikasikan sejak awal.

Bahkan dengan komunikasi dan dialog yang baik, masyarakat ternyata mau melakukan pembongkaran sendiri, dan setelah selesai juga diakhiri dengan makan bersama.

Kepiawaiannya dan kemauan hatinya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dan pihak lainnya inilah yang sering disebut sebagai salah faktor penentu kesuksesan dalam menata beberapa kawasan di Kota Padang.

Dari sisi ekonomi pun, pemerintah daerah harus memfokuskan pada bidang-bidang yang dianggap mampu menjadi sektor andalan perekonomian masyarakat.

Tahun 2011 silam, Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Iwan Bokings juga terkenal dengan kepiawaiannya dalam mendongkrak ekonomi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kejelian melihat potensi pengembangan peternakan sapi. Thn 2007 hewan ternak sapi tercatat 16.847 ekor, tahun 2009 (21.642 ekor), dan hingga tahun pertengahan 2011, tercatat mencapai 26.000 ekor sapi.

Pemkab Gorontalo fokus dalam usaha pemberian bantuan sapi yang akhirnya terus berkembang biak dan terbukti meningkatkan perekonomian.

Intinya, para kepala daerah beserta jajarannya dituntut untuk bersungguh-sungguh untuk melakukan jihad politik dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pelayanan-pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, serta mau tidak mau harus menjadi fokus yang betul-betul difokuskan menjadi prioritas utama dalam setiap gerak pembangunan.

Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota harus turun tangan untuk melakukan kontrol. Termasuk dalam hal ini kontrol dalam segi pengalokasian anggaran. Pendidikan, Kesehatan, dan sektor unggulan perekonomian.

Dan itu semua membutuhkan tangan-tangan penguasa yang mau, mampu, serta memiliki komitmen yang jelas terhadap keberpihakan mereka terhadap aspek-aspek tersebut yang nantinya diharapkan muncul dalam wujud Pro Poor Budgeting (kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin).

Bahkan untuk pilkada selanjutnya pun (jika masih ingin mencalonkan), kepala-kepala daerah seperti ini tidak harus mengeluarkan dana banyak untuk merayu/membujuk pemilihnya, dikarenakan jejak rekam pengabdiannya yang telah terbukti di daerah tersebut.

Yang pasti, begitu banyak kepala-kepala daerah yang bisa kita jadikan teladan, baik tentang kesederhanaan, inovasi dan kreatifitas, maupun tentang berbagai hal yang akhirnya membuat mereka harus diakui lebih unggul dibanding kepala-kepala daerah lain.

Semoga kepala-kepala daerah terpilih bisa membaca, mempelajari, meniru dan mengaplikasikan program-program positif dari kisah-kisah sukses dan keteladanan kepala daerah lainnya.

*Pemerhati Kebijakan Publik, Alumnus Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE UI dan Ilmu Politik Unand.