Sri Sultan: Penegakkan Hukum Penting Dilakukan

Jakarta, (Antara) - Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamangkubuwono X mengatakan prinsip kesetaraan dalam penegakkan hukum sangat penting dilakukan terutama setelah 15 tahun reformasi. "Penegakkan hukum itu jadi sangat penting dalam arti memperlakukan hukum kepada warga negara yang sama harus dilakukan," kata Sri Sultan usai peluncuran buku bertajuk "Sahabat Bicara Mahfud MD" di Jakarta, Senin. Dia mengatakan kepada pejabat publik jangan hanya berbicara penegakkan hukum saja tetapi penegakkan moral. Hal itu menurut dia apabila ada masalah yang menimbulkan delegitimasi kelembagaan maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri. "Kepada pejabat publik perlu dilakukan 'rule of moral' bukan hanya 'rule of law'," ujarnya. Sri Sultan mengatakan kondisi hukum saat ini tidak bisa disalahkan pada siapapun. Menurut dia, penegakkan hukum selama ini dijalankan tidak konsisten dan hukum bisa dibeli dengan uang. Ketua MPR, Taufiq Kiemas mengatakan penegakkan hukum harus lebih baik pasca 15 tahun reformasi, karena selama ini masalah tersebut sangat kurang. Dia juga menyayangkan apabila praktek korupsi yang merupakan bentuk pelanggaran hukum masih dilakukan pejabat dan masyarakat. Menurut dia, gaji dan tunjangan kepada pegawai sudah diperbaiki sehingga harus sejalan dengan perbaikan tingkah laku. "Yang salah kita semua, padahal gaji pegawai, DPR, dan MPR sudah bagus dan semuanya sudah memenuhi syarat," ujarnya. (*/sun)