Jakarta (ANTARA) - Wabah Virus Corona baru penyebab penyakit COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangkitkan dan memperkuat industri kesehatan nasional, sekaligus lepas dari ketergantungan impor produk-produk kesehatan.
Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), pandemi yang menewaskan banyak orang di seluruh dunia ini membuat semua negara baik yang terdampak maupun tidak memperebutkan alat-alat kesehatan serta obat yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19.
Dengan demikian alat-alat kesehatan serta berbagai bahan baku obat terutama untuk melawan COVID-19, menjadi langka. Kalaupun ada dipatok dengan harga yang sangat tinggi dan upaya untuk mengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan tersebut harus melalui proses cukup panjang.
Di tengah kondisi serba pelik ini, Presiden Jokowi kemudian meminta semua elemen bangsa untuk melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, terutama industri dalam negeri untuk memproduksi alat-alat kesehatan guna penanganan COVID-19 baik industri bahan baku obat, farmasi, Alat Pelindung Diri (APD), industri masker, dan yang berkaitan dengan industri ventilator.
Lalu harus memulai dari mana agar Indonesia dapat membangkitkan sekaligus memperkuat industri kesehatan nasional agar dapat lepas dari ketergantungan impor bahan baku obat dan alat kesehatan agar bisa berdaulat dan mandiri dalam ketahanan kesehatan.
Cetak biru
Upaya untuk memulai memperkuat industri kesehatan nasional bisa dimulai dengan menyusun cetak biru atau blueprint strategi ketahanan kesehatan yang memang seharusnya dimiliki negara besar seperti Indonesia.
Hal tersebut diutarakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bersama Kementerian BUMN yang sejak September 2019 berupaya merapatkan dan mencoba menyusun cetak biru ketahanan kesehatan.
Tujuan dari penyusunan cetak biru tersebut sederhana yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan sekaligus dapat berdaulat dan mandiri dalam ketahanan kesehatan nasional.
Erick Thohir mengaku sedih dan prihatin mengingat mayoritas bahan baku obat untuk industri farmasi nasional dan alat kesehatan (alkes) di Indonesia diimpor dari luar negeri.
Karena itu Menteri BUMN tersebut meminta semua pihak untuk bersatu dan bahu-membahu memikirkan kepentingan Indonesia secara jangka panjang dan tidak lagi terjebak kebijakan-kebijakan jangka pendek.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSM Indonesia AIDS Coalition Aditya Wardhana yang menyebut pandemi COVID-19 bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih serius mengevaluasi dan memperbaiki peta jalan penguatan industri obat dalam negeri..
Aditya menyarankan agar pemerintah mengumpulkan para pemangku kepentingan terkait tata niaga obat, baik badan usaha milik negara maupun swasta, untuk mendapatkan informasi mendalam serta memetakan potensi dampak COVID-19 terhadap kecukupan stok obat-obatan di Indonesia.
Hal itu juga untuk memetakan mana obat-obatan yang bisa diproduksi secara mandiri di dalam negeri dan mana yang masih bergantung pada impor.
Terhadap obat-obatan yang stoknya minim dan masih impor, Aditya mendesak Kementerian Kesehatan segera memikirkan dan mengambil solusi cepat untuk menjaga pasokan di dalam negeri.
Permudah perizinan
Selain menyusun cetak biru, hal penting yang perlu dilakukan untuk memperkuat industri ketahanan nasional yakni relaksasi dan kemudahan dalam perizinan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta proses perizinan untuk industri dalam negeri tidak menghambat proses produksi, khususnya alat-alat kesehatan untuk penanganan COVID-19.
"Baik urusan APD yang masih butuh standar ini, standar ini, menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki agar standar ini terpenuhi tapi jangan dipersulit, tolong dengarkan betul keluhan-keluhan di bawah, sehingga tidak ada namanya perizinan menghambat produksi yang ada," kata Presiden Jokowi.
Kemudahan dan relaksasi perizinan dari pemerintah untuk industri kesehatan itu terlihat dari permohonan Izin Operasional/Komersial (IOK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau izin di sektor kesehatan terus melejit di tengah wabah COVID-19, terlebih di dua minggu pertama April 2020.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sebanyak 4.042 IOK Kemenkes telah diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang 1-14 April 2020.
Juru Bicara BKPM Tina Talisa mengatakan bahwa pengajuan IOK sektor kesehatan yang terus meningkat mencerminkan minat pelaku usaha menanggulangi pandemi COVID-19 dan respons positif atas kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah.
Pada periode awal April ini, IOK sektor kesehatan menempati dua posisi teratas pemohon izin. Peringkat pertama ditempati oleh IOK Kementerian Kesehatan 4.042 dan peringkat kedua ditempati oleh IOK Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan jumlah 2.478.
Secara keseluruhan jumlah IOK Kementerian Kesehatan telah melonjak tajam mulai bulan Maret 2020, terutama bila dibandingkan dengan capaian Februari 2020 sebanyak 2.406 IOK dan pada Januari 2020 sebanyak 1.431 IOK.
Penggerak Ekonomi
Munculnya pandemi COVID-19 menimbulkan perubahan drastis dalam lanskap sektor-sektor perekonomian, di mana wabah tersebut mengangkat sektor kesehatan sebagai sektor paling menguntungkan baik selama pandemi maupun setelahnya nanti.
Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov menilai sektor kesehatan berpeluang besar menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia saat pandemi maupun ketika wabah berakhir.
Menurut Abra, saat ini masyarakat membutuhkan alat kesehatan yang semakin langka sehingga harus didorong dan digerakkan perusahaan atau UMKM yang yang bergerak dalam produksi alat kesehatan serta masker.
Kondisi bahan baku serta alat kesehatan di Indonesia yang masih didominasi impor, sebagaimana disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dapat menjadi kesempatan bagi industri farmasi nasional sehingga sektor tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi pada saat situasi sulit seperti sekarang ini.
Selain itu kebangkitan dan kuatnya industri kesehatan nasional, menurut Abra, berpeluang besar menolong perekonomian Indonesia dari dampak COVID-19 karena dapat menciptakan tenaga kerja baru.
