Digitalisasi solusi aksesibilitas Indonesia timur

id Billy mambrasar,stafsus presiden,papua,maluku,aksesbilitas,daerah 3t,Palapa ring

Digitalisasi solusi aksesibilitas Indonesia timur

Para narasumber pada kegiatan dialog publik Saatnya Membangun Indonesia Dari Timur di Jakarta, Kamis (5/12/2019). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Presiden untuk milenial Billy Mambrasar mengatakan penerapan sistem digitalisasi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan aksesibilitas di sejumlah daerah Indonesia terutama bagian timur.

"Kata kuncinya adalah digitalisasi, karena ini akan mempermudah aksesibilitas masyarakat agar terkoneksi satu dengan lain," kata dia pada dialog publik bertema Saatnya Membangun Indonesia Dari Timur di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan berdasarkan keadaan morfologi Indonesia timur sebagai contoh Papua dan Maluku, tidak terkoneksi baik dengan daerah lainnya. Sehingga dibutuhkan sistem digitalisasi untuk memajukan daerah itu.

Pemerintah telah berupaya cukup maksimal untuk mempermudah jangkauan aksesibilitas di sejumlah daerah. Salah satunya melalui peresmian Palapa Ring pada September 2019. Namun, hal itu saja dinilai Billy belum cukup sehingga masih perlu peningkatan teknologi informasi dan lain sebagainya.

Ia menyakini jika digitalisasi dapat diterapkan dengan baik, maka masalah kemiskinan akibat rendahnya mutu pendidikan di daerah Indonesia bagian timur dapat diatasi dengan cepat. Misalnya para siswa belajar menggunakan akses internet.

"Siswa bisa mengakses ruang guru dan platform lainnya," katanya.

Selain itu, sistem digitalisasi dinilainya juga akan mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan yang selama ini belum tersentuh dengan maksimal di Indonesia timur.

Senada dengan itu, anggota Komisi VII DPR RI Sya'adiyah Uluputty mengatakan hingga saat ini masih banyak wilayah Indonesia timur yang membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan.

"Ketertinggalan di sektor kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur hingga kini masih harus terus diperhatikan," ujarnya.

Kondisi tersebut jika terus dibiarkan akan menimbulkan semacam disparitas antara Indonesia bagian timur dan barat. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memerhatikan pemerataan pembangunan untuk menyiapkan SDM unggul.

Ia mengatakan membangun seluruh daerah terutama tertinggal, terdepan dan terluar (3T) harus menjadi suatu prioritas utama pemerintah agar masyarakat merasakan distribusi keadilan.

Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar