BPK Temukan Kelemahan dalam Impor Daging Sapi

Jakarta, (Antara) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengadaan impor daging sapi pada Tahun 2010 hingga 2012. "Terdapat lima jenis kasus impor daging sapi yang diduga melanggar peraturan dan perizinan yang diberikan," kata Ketua BPK RI Hadi Poernomo saat menyampaikan sambutan terkait penyerahan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 di Jakarta, Selasa. Hadi menyampaikan lima jenis kasus impor ilegal tersebut yaitu dugaan pelanggaran peraturan dengan indikasi tanpa surat persetujuan pemasukan (SPP), pemalsuan dokumen invoice pelengkap persetujuan impor barang (PIB) dan pemalsuan persetujuan impor daging sapi serta masuknya produk tanpa prosedur karantina. "Selain itu diduga adanya perubahan nilai transaksi impor daging sapi untuk dapat membayar bea masuk yang lebih rendah," katanya. Hadi juga mengatakan masih terdapat kelalaian dalam pemberian persetujuan impor dari Menteri Perdagangan, yang tidak berdasarkan rekomendasi persetujuan pemasukan yang diberikan oleh Menteri Pertanian. "Ada kelalaian dalam penerbitan persetujuan impor yang tidak sesuai rekomendasi persetujuan pemasukan yang telah ditetapkan melalui rapat koordinasi terbatas pada periode Oktober 2011 hingga sekarang," katanya. BPK juga menemukan pada periode hingga September 2011 penetapan kebutuhan impor, pemberian kuota dan penerbitan persetujuan pemasukan atas impor daging dan jerohan sapi seluruhnya masih menjadi kewenangan Kementerian Pertanian. Namun, realisasi impor daging sapi pada tahun 2010 dan 2011 melebihi kebutuhan masing-masing sebanyak 83,8 ribu ton atau 150 persen dari kebutuhan impor dan 67,1 ribu ton atau 187 persen dari kebutuhan impor. Pemeriksaan BPK ini bertujuan untuk menilai sistem pengendalian impor daging sapi dalam rangka pencapaian tujuan program Swasembada Daging Sapi. Salah satu capaian dari program tersebut adalah mewujudkan pengadaan volume impor daging sapi sebesar 10 persen pada tahun 2014. (*/jno)