Lubuk Sikaping (Antaranews Sumbar) - Bawaslu Kabupaten Pasaman, menggelar sosialisasi pengawasan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019.
Sosialisasi ini dilaksanakan di aula Hotel Flom Mitra, Lubuksikaping, Sabtu (3/11). Bertema sinergitas Bawaslu dalam pengawasan tahapan Pemilu serentak 2019, menghadirkan para Panwascam, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh pemuda, Bundo Kanduang dan unsur media.
Turut hadir, Koordinator Divisi Hukum, Penindakan dan Pelanggaran, Kristian, Kordiv Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Humas, Mesrawati serta Sekretaris Bawaslu Refky Mukhliza.
Anggota Bawaslu Provinsi Sumbar, Nurhaida Yetti, SH, MH tampil sebagai pemateri.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Rini Juita mengatakan, penyelenggaraan Pemilu 2019, menjadi momentum strategis dalam demokrasi di Indonesia dan tahun sibuk politik.
"Karena di tahun itu, diselenggarakan pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/kota sekaligus. Ada lima kotak yang nanti tersedia di pemilu tersebut," ucap Rini Juita.
Ia menambahkan, bahwa proses penyelenggaraan Pemilu sudah dimulai pada 2017 lalu. Hingga kini, berbagai tahapan sudah dilakukan oleh KPU. Untuk di Kabupaten Pasaman, Pemilu diikuti oleh 380 calon legislatif (Caleg) DPRD.
"Ada 380 caleg DPRD tingkat Kabupaten Pasaman sudah ditetapkan oleh KPU kedalam daftar calon tetap (DCT). 380 caleg itu nanti bertarung merebut suara pemilih di daerah ini," katanya.
Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang telah ditetapkan oleh KPU, pemilih di Kabupaten Pasaman berjumlah 184.055 orang pemilih. KPU pusat pun sudah mengumumkan masa perpanjangan untuk DPTHP tahap 2.
"Ini upaya KPU untuk menjaring pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih. Dari catatan kita (Bawaslu) ada enam ribu lebih pemilih belum masuk dalam daftar pemilih," kata Rini.
Ia pun mengajak peran aktif masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu. Sebab, kata dia, berbagai bentuk pelanggaran sangat rentan terjadi pada pelaksanaan pemilu serentak nanti.
Pada pileg dan pilkada lalu, kata Rini, ada banyak pelanggaran ditemukan oleh Bawaslu. Mulai dari politik uang, manipulasi suara, isu Sara, kampanye hitam dan manipulasi rekapitulasi suara.
"Saya berharap, masyarakat terlibat melakukan pengawasan pemilu serentak demi terciptanya pemilu berintegritas," pungkas Rini.
