Ketidakpahaman itu, ditunjukan yang selama ini hampir tidak ada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten dan kota yang menghubungi dewan untuk meminta kue pembangunan, kata politisi partai Golkar Afrizal di Padang, Sabtu.
"Hampir tidak pernah kepala Bappeda kab/kota menghubungi anggota dewan untuk minta kue pembangunan. Hal itu ada faktor ketidaktahuan harus dibawa kemana hasil Musrenbang," katanya.
Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi terbuka pada momentum Milad Jamari Sakato ke-14 yang mengusung tema "Mengubah Pengetahuan ke dalam praktek dan kebijakan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik".
Padahal dari APBD provinsi yang sekitar Rp6,6 triliun, masih banyak peluang untuk menunjang program pembangunan di daerah, karena untuk belanja pegawai hanya sekitar Rp2,4 triliun.
Ia mengingatkan kepada elemen masyarakat, agar memahami siklus penganggaran supaya usulan program pembangunan dapat di dorong oleh dewan.
Apalagi rencana program yang sudah masuk dalam Musrenbang, tapi tidak pengusulan tidak tepat tentu akan sulit mendapatkan alokasi anggaran.
Apalagi ada juga yang mengusulkan pada penghujung tahun. Sekarang tidak ada program boleh naik tengah jalan karena bertentangan dengan regulasi, ujarnya.
"Kalau tidak masuk dalam perencanaan, jangan berharap untuk dimasukan dalam penganggaran. Jika pun satu partai dengan gubernur atau wakil gubernur, karena tidak ada yang bisa naik di tengah jalan. Sebab, undang-undang yang mengatur demikian tentang siklus sudah ditentukan," katanya.
Karenanya, diminta kepada Beppeda untuk mencatat kebutuhan program yang belum terakomodir dalam musrenbang, dan diusulakan kepada dewan saat kunker di dapil masing-masing, sehingga dalam proses penganggaran bisa didorong untuk dimasukan.
"Pahami dan lihat siklus pengaggaran agar program dapat dilaksanakan dengan baik. Buku pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan pusat harus jadi pedoman oleh kab/kota," ujarnya.
Baca juga: Milad Jamari Sakato kupas soal perbaikan kualitas pelayanan publik
Pengamat Politik dari Unand Dr, Asrinaldi dalam kesempatan yang sama berpendapat belum semua masyarakat yang memahami proses pembuatan kebijakan publik.
Justru itu, masyarakat harus diperkuat untuk bisa mandiri, maka penting pemberdayaan melalui pendapingan LSM, agar mereka tahu terhadap proses pembuatan kebijakan.
"Dalam demokrasi ini sejauh mana kebijakan yang dibuat harus berkaitan dengan kebutuhan atau kepentingan masyrakat," ujarnya.
Jika ada wakil rakyat yang bisa dua, tiga hingga empat periode karena sudah memperjuangan kepentingan masyarakat. Masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihan mana yang memperjuangkan masyarakat atau yang tidak.
Dosen Fisip Unand itu, menyampaupikan kebijakan publik harus untuk kepentingan masyarakat banyak dan hpbukan untuk kelompok tertentu.
Justru itu, keterlibatan LSM/NGo dalam melahirkan produk hukum di daerah, tentu merupakan langkah yang sangat positif.
Menurut dia, yang lebih penting bagaimana melalui pendampingan masyarakat bisa lebih mandiri dalam keterlibatan dan pengetahuan tentang lahirnya kebijakan publik.
"Kuncinya lahir kebijakan publik yang berberpihak kepentingan masyarakat banyak tergantung kepada kamauan politik kepala daerah," katanya.*
