Kunjungi Kemendes PDTT, Wabup Solok Selatan bawa 20 proposal

Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Wakil Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat Abdul Rahman, mengunjungi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membawa setidaknya 20 proposal untuk percepatan pembangunan daerah itu yang masih berstatus daerah tertinggal.

"Sebelum bertemu Menteri, kami juga telah mempresentasikan berbagai proposal pembangunan yang disiapkan di hadapan Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo, dan para Direktur di Direktorat PDT tersebut," kata Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman, saat dihubungi di Padang Aro, Kamis.

Dia mengatakan kunjungan ke Kementerian tersebut agar Solok Selatan bisa keluar dari status daerah tertinggal pada 2019.

Keluarnya Solok Selatan dari status daerah tertinggal, ujarnya tidak terlepas dari dukungan dari pihak kementerian.

Program usulan yang dibawa Wabup di antaranya pembangunan sarana dan prasarana budidaya perikanan. Tujuan utama dari program ini sebagai upaya pengembangan benih ikan unggul di Solok Selatan yang nantinya dikelola oleh dinas terkait.

Selanjutnya proposal permintaan bantuan pembangunan revitasisasi pasar rakyat untuk anggaran tahun 2019 mendatang dan program strategis lainnya.

Rombongan Wakil Bupati Solok Selatan juga mengharapkan pembangunan infrastruktur, pariwisata, RSUD, pertanian, irigasi dan lainnya guna menunjang kemajuan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Kemendes PDTT menilai dan merespon positif berbagai usulan-usulan program yang dibawa oleh Wabup Solok Selatan dan rombongan.

Dia menyebutkan, pihak kementerian akan mengakomodasi proposal dari Solok Selatan tahun ini dan yang belum bisa diusulkan pada 2019.

Permasalahan mendasar Solok Selatan bisa keluar status dari daerah tertinggal adalah kapasitas anggaran daerah yang terbatas.

APBD Solok Selatan belum optimal membiayai pembangunan sektor yang akan dibangun mendesak dan prioritas.

Dari 122 daerah tertinggal di Indonesia Solok Selatan berada di peringkat 35 dan ditargetkan sudah bebas pada 2019.

Kunjungan Wakil Bupati Solok Selatan ke Kementerian didampingi anggota DPRD Mukhlis, Kadis PU Hanif Rasimon, Sekretaris BPKD, Oryza, serta OPD lainnya. (*)