Padang, (Antaranews Sumbar) - Tim Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meninjau pelaksanaan program di pulau terluar yang berpenghuni selama 2017.
"Laporan programnya sudah masuk. Kita tinjau untuk memastikan terlaksana dengan baik atau tidak. Kalau tidak kita lakukan evaluasi," kata Asisten Deputi Pertahanan Negara (Haneg) Brigadir Jenderal TNI Yasid S di Padang, Senin.
Peninjauan langsung dilakukan ke pulau-pulau terluar terutama yang berpenduduk di Mentawai akan dilakukan pada Selasa (20/3) yang juga akan diikuti oleh wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.
Bantuan kapal dari pemerintah pusat untuk daerah terluar serta pelaksanaan tol laut juga akan menjadi salah satu objek peninjauan.
Yasid mengatakan tol laut bertujuan untuk mengatasi disparitas harga di daerah terluar dengan daerah lain sehingga jika tujuan itu tidak tercapai, perlu dilihat kendala dan persoalan yang terjadi.
"Kita lihat masalahnya apakah angkutannya, pengadaan barangnya atau dermaga. Ini akan jadi dasar untuk kebijakan selanjutnya," kata dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan banyak program pembangunan lintas kementerian menggunakan APBN di Mentawai.
Pelaksanaannya tentu harus diawasi agar manfaatnya maksimal diterima oleh masyarakat.
"Kemenkopolhukam bertugas untuk melaksanakan koordinasi, singkronisasi, pengendalian, analisa dan evaluasi kementerian dibawahnya. Ini yang akan dilaksanakan saat peninjauan ke Mentawai," katanya.
Tim Kemenkopolhukam tinjau pulau terluar Sumbar, ini sasarannya
Bupati Mentawai Yudas Sibaggalet (kiri) bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di tapal batas pulau terluar di Pulau Sumatera, Pulau Sinyau-nyau. (ANTARA SUMBAR/Mario S Nasution)
