Jakarta, (Antara Sumbar) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat (15/12).
"Ini menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemiu, core business-nya KPU. KPU sejak kemarin sudah diberikan akses untuk masuk ke dalam server kependudukan dalam negeri. Jadi sekarang data kependudukan kita di dalam dan luar negeri semakin baik, dan ini mengurangi potensi konflik," kata Ketua KPU RI Arief Budiman.
Penyerahan data DP4 tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir di Jakarta Pusat, dan diterima oleh Ketua KPU RI Areif Budiman.
"DP4 ini diperlukan untuk Pemilu 2019 dan DAK 2 diperlukan untuk dapil DPRD kabupaten-kota yang telah diserahkan pada 27 November lalu. Data pemilih dari Pusat ini akan diteruskan ke kabupaten-kota hingga PPS (panitia pemungutan suara) untuk dimutakhirkan dengan kondisi nyata di lapangan hingga nanti menjadi DPT (daftar pemilih tetap)," kata Hadi.
Hadi menambahkan data kependudukan yang ada di Kemendagri tercatat sebanyak 261 juta jiwa, dengan 189 juta jiwa di antaranya telah wajib KTP-elektronik. Perekaman data kependudukan, seperti iris mata dan sidik jari, maka potensi pemilih ganda dipastikan tidak ada, tambah Hadi.
Wamenlu AM Fachir mengatakan pencatatan data penduduk WNI di luar negeri mengalami kemajuan di setiap pelaksanaan pemilu. Kendala pencatatan data penduduk WNI di luar negeri terjadi umumnya karena terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk melapor ke KBRI atau Konjen di negara masing-masing.
"Data WNI di luar negeri ini krusial untuk memastikan mereka melaksanakan aspirasinya. Oleh karena itu, Kemenlu melakukan investasi dalam membangun database WNI di luar negeri," kata Fachir. (*)
KPU Terima Data DP4 dari Kemendagri dan Kemlu
Ketua KPU Arief Budiman. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
