Indonesia Indicator Nilai Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi 7,7

id Rustika Herlambang

Indonesia Indicator Nilai Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi 7,7

Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang. (Antara)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Indonesia Indicator (I2) menetapkan nilai rapor kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla pada tahun ketiga masa pemerintahnnya di mata media massa lokal dan nasional mencapai 7,7 dari penilaian 0-10.

I2 adalah perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis dengan menggunakan software AI (Artificial Intelligence).

"Angka tersebut didasarkan atas framing sentimen judul pemberitaan media. Angka 7,7 berasal dari penjumlahan sentimen netral dan positif, dikurangi sentimen negatif dari seluruh judul pemberitaan Jokowi," ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang dalam hasil riset bertajuk "Rapor Biru Rapor Merah Presiden Jokowi: Analisis Media Online Berbahasa Indonesia, Oktober 2016-Oktober 2017", di Jakarta, Jumat.

Menurut Rustika, sebuah judul mencerminkan angle berita. Sementara angle berita adalah sudut pandang media terhadap sebuah peristiwa tertentu.

Riset ini untuk melihat bagaimana media memberikan "angle" terhadap segala hal mengenai aktivitas, kebijakan, langkah yang dilakukan, hingga pembicaraan figur lain terhadap Jokowi.

"Secara keseluruhan, judul pemberitaan media menunjukkan sentimen positif netral sebesar 77 persen, dan negatif sebesar 23 persen, dari angka 1-100, atau 7,7 dalam skala 1-10," papar Rustika.

Secara umum, dalam satu tahun terakhir Jokowi memperoleh penilaian cukup positif dari media, terlihat dari sentimen media yang lebih banyak menampilkan apresiasi sebesar 36 persen kepada Presiden dibandingkan dengan yang menilai sebaliknya 23 persen.

"Dengan demikian, terdapat 'positive centiment gap' di media sebesar 13 persen. Sementara itu, sentimen pemberitaan media yang tergolong netral mencapai 41 persen. Sentimen semacam ini sesungguhnya menggambarkan suara publik yang diwakili media masih menaruh harapan pada presiden," kata Rustika.

"Positive centiment gap" itu juga meningkat dari minus 5 pada 2015, 10 (2016), dan 15 pada 2017 hingga bulan Oktober ini.

Polkam Mendominasi

Sepanjang tahun ketiga, pemberitaan mengenai Jokowi pada 1.420 media daring nasional mencapai 409.887 berita. Rata-rata pemberitaan mengenai Jokowi, sebanyak 34.158 berita per bulan. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pemberitaan terbilang relatif stabil dalam setahun terakhir.

Menurut Rustika, kestabilan itu menunjukkan dari sisi pemberitaan, Jokowi dianggap mampu menjaga situasi negara dengan baik, meskipun terjadi banyak peristiwa politik, khususnya, yang terjadi di sepanjang tahun ketiga.

Dari seluruh pemberitaan mengenai Jokowi dalam satu tahun terakhir, isu politik dan keamanan (polkam) mengambil porsi lebih besar yakni 39 persen, dibanding isu ekonomi 31 persen, hukum 17 persen, dan sosial budaya 13 persen. Dominasi pemberitaan itu, tutur Rustika, bergeser dari 2015 yang pada awalnya lebih banyak diisi oleh berbagai isu di bidang ekonomi.

Hal itu terlihat melalui 10 isu terbesar yang muncul setahun terakhir seperti aksi demonstrasi, safari politik, pemberantasan korupsi, infrastruktur, pilkada, investasi, pariwisata, pendidikan, serta penegakan HAM.

"Kuatnya isu politik dan keamanan juga ditunjukkan melalui 10 nama terbesar yang paling banyak dikaitkan dengan Jokowi, 9 diantaranya berurusan dengan wilayah politik keamanan. Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama, Jusuf Kalla, Tito Karnavian, Gatot Nurmantyo, Susilo Bambang Yudhoyono, Pramono Anung, Wiranto, Pratikno, dan Megawati Soekarnoputri. Satu nama lainnya adalah Iriana Joko Widodo," katanya.

Sementara itu, pengembangan infrastruktur, investasi, dan pariwisata merupakan isu-isu bidang ekonomi yang masuk dalam 10 isu terbesar mengenai Jokowi. Berbeda dengan isu di Polkam, kata dia, bidang ekonomi mengambarkan penilaian yang cenderung positif dari media.

"Ada semacam harapan yang muncul di media bahwa Jokowi dapat menata ekonomi Indonesia, sekalipun problematik yang terbentang tergolong tidak ringan," ujar Rustika.

Hal yang menarik adalah masuknya nama Arief Yahya sebagai satu-satunya dari 10 influencers terbesar Jokowi yang berasal dari bidang politik keamanan, berada di posisi 5. Ia bersanding dengan influencers (figur yang paling sering dikutip dalam pemberitaan Jokowi) lain dengan urutan sebagai beriku Gatot Nurmantyo, Wiranto, Tito Karnavian, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Fahri Hamzah, Susilo Bambang Yudhoyono, Retno Marsudi, dan Fadli Zon.

Di sisi hukum, pemberantasan korupsi dan penegakan HAM merupakan salah satu isu yang terus dikawal keberadaannya, termasuk diantaranya adalah kasus Munir, yang hampir selalu hadir di setiap tahun.

Sementara itu dalam bidang sosial, Jokowi mendapat porsi terbesar terkait dengan pendidikan dan layanan kesehatan. (*)