Demokrasi Perlu Diimbangi Pendekatan Ekonomi-Kultural

Bandarlampung, (Antara) - Demokrasi perlu diimbangi pendekatan berbasis ekonomi maupun kultural, terutama di titik-titik potensial konflik, demikian Ketua Komisi Informasi Lampung, Juniardi, di Bandarlampung, Senin. Ia berpendapat, demokrasi pasca Orde Baru mengalami perkembangan yang cukup signifikan. "Faktanya, saluran-saluran demokrasi kian terbuka, masyarakat bebas menyatakan pendapatnya melalui berbagai media baik langsung maupun tidak langsung/melalui media massa," ujar Juniardi pula. Contoh lain mengenai demokrasi yang baik, demikian Juniardi menambahkan, ialah telah disahkanya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). "Hal itu membuat ruang partisipasi-yang merupakan salah satu ciri khas negara demokrasi semakin terbuka lebar. Masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol kebijakan maupun kinerja Pemerintahan," ujar dia lagi. Namun sayangnya, kata Ketua Informasi Provinsi Lampung itu pula, konflik-konflik yang terjadi pasca Orde Baru cenderung konflik horizontal, antar kelompok masyarakat. "Konflik komunal yang merupakan akumulasi dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, serta instrumen pemerintahan di daerah yang cenderung elitis serta kurang mengakar ke masyarakat," katanya. Karena itu, kata dia menyarankan, harus ada pendekatan berbasis ekonomi maupun kultural terhadap titik-titik potensial konflik sehingga iklim demokrasi yang semakin membaik dapat dibarengi dengan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bertempat di wisma Unila, Jl Prof Dr Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Gedungmeneng, Bandarlampung, Senin (11/2), pukul 08.30-12.30 WIB, Pusat Kajian Resolusi Konflik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unila, menggelar seminar "Konflik dan Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru: Diskursus Kasus-kasus di Lampung". (*/sun)