Padang, (Antara Sumbar) - Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Syafrizal mengeluhkan mahalnya harga pangan di daerah itu karena hampir semua kebutuhan pokok didatangkan dari Padang menyebabkan biaya transportasi membengkak.
Jika harga minyak goreng di Padang Rp10 ribu per kilogram, di Mentawai jadi Rp20 ribu per kilogram, kata Syafrizal di Padang, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu pada pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dihadiri Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dan Kepala perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Puji Atmoko serta pemangku kepentingan lainnya.
Ia menyebutkan salah satu faktor yang memicu tingginya harga pangan adalah tingginya upah bongkar muat barang di pelabuhan saat akan diangkut ke Mentawai.
"Untuk itu kami meminta pihak terkait menertibkan tingginya biaya bongkar muat," ujarnya.
Ia menyampaikan untuk angkutan penumpang pemerintah kabupaten telah memberikan subsidi sehingga ongkos kapal menjadi lebih terjangkau.
"Namun kalau angkutan barang kami belum sanggup memberikan subsidi," katanya.
Bahkan untuk harga bahan bakar minyak saat ini di Mentawai per liter masih Rp15 ribu dan jelas ini cukup memberatkan masyarakat, lanjutnya.
Terpisah Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kapan Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa dilepaskan dari status daerah tertinggal karena sejumlah keterbatasan yang ada di daerah itu.
"Kami sudah petakan persoalan yang ada di Mentawai, banyak kendala yang ada, angka kemiskinan mencapai 14 persen, belum lagi persoalan lain, kata dia.
Ia menjelaskan hal yang bisa dilakukan saat ini adalah bekerja maksimal untuk membuka keterisolasian Mentawai agar masyarakatnya bisa menikmati pembangunan seperti daerah lain di Sumbar.
"Hal prioritas yang harus segera dilakukan adalah menghubungkan komunikasi antara kecamatan dan antara pulau yang selama ini masih sangat minim. Kemudian bagaimana transportasi bisa lebih baik," ujarnya.
Ia mengatakan kalau memang memungkinkan harus dibangun jalan darat agar daerah menjadi lebih terbuka dan masyarakat yang selama ini terpencil bisa merasakan pembangunan.
"Kita sudah pastikan bahwa masyarakat Mentawai bersedia daerah mereka dibangun asalkan tetap memperhatikan adat istiadat setempat," sebutnya. (*)
