Organda Tetap Tolak Pengoperasian Bus Trans Padang

Padang, (Antara Sumbar) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Padang bersikeras menolak rencana pengoperasian tambahan 10 unit Trans Padang oleh Perum Damri untuk koridor I.

"Kami tetap menolak. Kalau masih ngotot direalisasikan, para pengusaha angkutan kota akan protes dan demo," kata Ketua Organda Padang Sofyan di Padang, Kamis.

Ia menegaskan jika pengoperasian tambahan bus Trans Padang itu tetap dilakukan, maka sekitar 600 pengusaha angkutan kota di koridor I atau jalur utara akan bangkrut, bahkan kehilangan mata pencaharian.

"Kalau Trans Padang tetap dioperasikan, apalagi ukuran besar tentu pengusaha angkutan kota baik itu pemilik atau sopir akan mati pencahariannya," tegasnya.

Ia berpendapat masyarakat tentu akan beralih menggunakan transportasi massal dan meninggalkan jasa angkutan kota.

Padahal, katanya, pengelolaan tambahan bus Trans Padang oleh Damri tidak akan memberikan kontribusi apa-apa untuk daerah termasuk dari segi pendapatan yang akan masuk ke kas pusat.

Menurutnya, jika memang pemerintah akan menambah unit mobil massal, seharusnya pengelolaannya dapat di serahkan pada pihak ketiga di daerah sehingga bisa berkontribusi untuk pendapatan daerah.

"Ini uang penumpang masuk ke kas pusat, pengusaha angkutan kota bangkrut, lalu daerah dapat apa?" ujarnya.

Ia menegaskan seharusnya pemerintah memikirkan nasib masyarakatnya termasuk jika ingin memiliki tambahan kendaraan, bisa dengan meremajakan mobil lama.

Sofyan mengatakan tidak masalah jika peremajaan mobil lama itu diganti dengan Trans Padang, namun hendaknya yang ukuran sedang dan dikelola atau dioperasikan oleh pengusaha setempat atau Organda.

Terkait ukuran bus sedang tersebut, jelasnya, terdapat kajian pakar dari Universitas Andalas (Unand) yang menilai hanya mobil-mobil berukuran sedang yang dapat beroperasi di Kota Padang.

"Jadi bukan ukuran besar seperti tambahan bus Trans Padang yang akan dioperasikan Damri itu," sebutnya.

Di sisi lain, ia menyarankan jika memang tetap harus menambah pengoperasian bus Trans Padang di Sumbar dan ada subsidi pemerintah pusat, hendaknya bisa dicarikan jalur lain seperti angkutan kota dalam provinsi.

"Kalau mau gantikan saja travel-travel liar antardaerah, itu lebih baik dari pada mematikan usaha pengusaha angkutan kota di Padang," tuturnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim mengatakan pengelolaan 10 bus Trans Padang yang diserahkan pada Damri oleh pemerintah pusat sudah merupakan langkah yang tepat.

Hal itu disebabkan pengelolaan oleh Damri tidak membebankan APBD Padang, namun teknis pengoperasian diserahkan ke pemerintah setempat dan masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal.

Ia mengaku Komisi III DPRD Padang tetap menerima masukan, pendapat dan informasi dari semua pihak, baik itu dari Damri, Organda, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) serta pengusaha angkutan kota untuk dapat memperoleh hasil terbaik sebelum memutuskan pengoperasian bus itu.

"Kami sudah lakukan rapat perdana dengan pihak terkait pada Rabu (2/11), nanti akan kami lanjutkan rapat internal, putusan serta rekomendasi ke pimpinan," katanya.

Untuk diketahui masyarakat dan berbagai pihak, jelasnya, pengelolaan 10 bus trans Padang oleh Damri itu tidak ada konstribusinya untuk daerah selain pengelolaan maksimal pada masyarakat.

"Yang penting masyarakat terlayani. Itu saja mereka masih merugi karena hanya dioperasikan lima bus saja," ujarnya. (*)