Pemerintah Dukung Dana Ilmu Pengetahuan Melalui LPDP

Jakarta, (Antara) - Pemerintah mendukung Dana Ilmu pengetahuan Indonesia atau Indonesian Science Fund (ISF) yang diluncurkan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"LPDP memberikan dukungan sebagai sponsor untuk ISF ini," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (27/5) malam.

Ia berharap ke depan dukungan untuk ISF bertambah selain dari pemerintah agar badan otonom yang menyediakan pendanaan untuk ilmuwan dan insinyur Indonesia untuk melakukan penelitian itu terus berkembang.

"Nanti tentunya kita harapkan selain dari LPDP juga ada dari tempat lain, apakah luar negeri atau filantropis dari luar negeri, harus dibuka kesempatan itu supaya ISF dapat berkembang," tutur Menteri Bambang.

Ia mengatakan pendanaan untuk riset memang telah menjadi tugas LPDP sehingga adanya ISF untuk mendukung riset sudah sewajarnya mendapat dana dari LPDP.

Meski LPDP mendukung pendanaan ISF, Menkeu memastikan dana untuk beasiswa pendidikan dan riset yang selama ini ditawarkan tidak berkurang.

"Tidak mengurangi (dana beasiswa). Meskipun (LPDP) sebagian besar untuk beasiswa, juga ada untuk riset. Menggunakan dana yang sudah ada, tetapi setiap tahunnya ditambah," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua AIPI Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan hal senada, yakni LPDP telah berkomitmen untuk memberikan dana, sementara untuk besaran dana yang akan diterima Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia, ia mengatakan tergantung dari permintaan pihaknya.

"Yang pasti LPDP terus, sudah berkomitmen. Per tahun tergantung permintaan kami," kata dia.

Sementara anggaran penelitian yang diusulkan ISF adalah Rp360 miliar untuk 250 hibah baru selama tiga tahun. Per tahunnya rata-rata dana yang dikeluarkan untuk hibah adalah Rp1,5 miliar.

Selain itu, ISF juga mengajukan 20 persen untuk biaya administrasi dan peninjauan proposal sehingga total anggaran tahunan untuk penelitian dan administrasi yang diajukan kepada LPDP adalah Rp414 miliar.

Selain pemerintah Indonesia, pemerintah AS dan Australia juga menyatakan mendukung Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. (*)