Andalkan "Konferensi Bandung" Guna Dorong Negara Palestina

Ramallah, (Antara/Xinhua-OANA) - Seorang pejabat senior Pemerintah Otonomi Palestina (PNA) pada Selasa (21/4) menyeru semua negara yang menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) di Ibu Kota Indonesia, Jakarta, agar mendukung rakyat Palestina dan upaya mereka.

PNA berharap konferensi tersebut --yang juga dikenal dengan Konferensi Bandung-- akan menyarankan pada akhir konferensi untuk mengadakan konferensi perdamaian internasional guna mengakhiri konflik di Timur Tengah, yang telah berlangsung selama berabad-abad, kata Wakil Menteri Urusan Luar Negeri Palestina, Tayesser Jaradat, dalam wawancara eksklusif dengan Xinhua.

"Mayoritas negara itu mewakili dukungan bersejarah bagi perjuangan rakyat Palestina," kata Jaradat di kantornya di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Dia menambahkan, "Kami berharap pertemuan puncak di Jakarta juga akan merekomendasikan berlanjutnya dukungan bersejarah ini."

Pada Ahad (19/4), delegasi Palestina yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rami Hamdallah bertolak menuju Indonesia untuk mengikuti konferensi tersebut.

Jaradat menyatakan rakyat Palestina sangat mengharapkan pertemuan dengan semua negara itu, yang mewakili banyak wilayah dunia dan mempunyai pengaruh dalam kebijakan internasional "untuk mendukung kami dan masalah kami di masyarakat internasional".

Dalam peringatakan ke-60 Konferensi Bandung dan peringatan ke-10 Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP), Indonesia merencanakan serangkaian acara tingkat tinggi dengan tema "Memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan guna Mendorong Kemakmuran dan Perdamaian Dunia" di Jakarta, dan Bandung pada 19 sampai 24 April.

Pada 1955, 29 negara Asia Afrika berkumpul di Bandang guna membahas kemerdekaan, perdamaian dan kemakmuran ekonomi, serta mensahkan komunike akhir yang terdiri atas 10 prinsip, yang meletakkan dasar bagi hubungan internasional.

Prinsip tersebut ialah penghormatan timbal-balik bagi masing-masing kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain, non-agresi timbal-balik, tidak saling mencampuri, tidak saling menyerang, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, kesetaraan dan saling menguntungkan serta hidup berdampingan secara damai.

"Rakyat Palestina memerlukan pelaksanaan semua prinsip Konferensi Bandung --yang diselenggarakan di Indonesia pada 1955, yang mensahkan menerapkan prinsip hidup berdampingan secara damai di kalangan semua negara," kata Jaradat.

Ia menambahkan, "Semua prinsip ini membantu banyak negara untuk membebaskan diri dari penjajahan atas negara mereka."

Rakyat Palestina "hidup di bawah penjajahan terakhir di dunia. Oleh karena itu, kami memerlukan penerapan semua prinsip ini atas kami, sebab rakyat kami menderita akibat tragedi dari pendudukan Israel atas tanah kami", kata Jaradat.

"Kami telah memberi semua kesempatan bagi keberhasilan perdamaian, kami memberikan semua konsesi yang diperlukan dan kami menerima prinsip penyelesaian dua-negara."

Pada Senin (20/4), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta mengatakan masalah Palestina akan masuk dalam agenda Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Afrika 2015 dan Peringatan Ke-60 Konferensi Bandung.

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki juga mengatakan di Jakarta bahwa upaya kemerdekaan Palestina memerlukan solidaritas dunia, terutama dari negara di Asia dan Afrika.

"Semua negara, yang bertemu di Jakarta, sangat membantu rakyat Palestina dan upaya mereka melalui duta besar dan wakil negara itu di Dewan Keamanan PBB dan dapat sangat berpengaruh," kata Jaradat. Ia menambahkan, "Semua upaya itu dapat menghasilkan lebih banyak pengakuan bagi negara Palestina dari negara lain."

Tiga tahun lalu, Palestina melancarkan upaya diplomatik yang bertujuan meningkatkan perwakilan diplomatik Palestina di lembaga dan masyarakat internasional.

Pada 2012, PBB meningkatkan posisi Palestina jadi negara pengamat non-anggota. Pada 1 April 2015, Palestina juga menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional.

Sementara itu Pemerintah Palestina juga berencana mengajukan kembali upaya ke Dewan Keamanan PBB untuk memperoleh resolusi yang mengakhiri pendudukan Israel. (*)