Siti Zuhro: Perombakan Kabinet Bukan Tidak Mungkin

Jakarta, (Antara) - Perombakan dalam Kabinet Kerja bukan tidak mungkin dilakukan Presiden Jokowi, sepanjang memiliki tolok ukur yang jelas agar dapat dipahami orang dalam lingkaran istana, kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. "Tak ada yang tak mungkin bagi Presiden karena pergantian menteri menjadi hak prerogatifnya. Meskipun demikian, Presiden harus punya tolok ukur yang jelas dalam menilai para menterinya sehingga para menteri memahami sejak awal bahwa kinerjanya akan dinilai dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan indikator," katanya dihubungi dari Jakarta, Jumat. Dia mengatakan dengan adanya tolok ukur jelas, kalaupun akhirnya ada orang dalam kabinet yang diganti, siapapun itu akan bisa menerimanya dengan rasional. Menurut dia, pemerintahan sebelumnya pun akhirnya melakukan perombakan karena langkah itu acapkali tak terhindarkan dan harus dilakukan. "Kalau Pak Jokowi sudah memiliki tolok ukur yang jelas dalam menilai kinerja para menterinya, maka sudah bisa dibaca setelah 100 hari bekerja apakah mereka menjanjikan, memiliki kompetensi dan kapasitas dalam mengeksekusi program-program dan dalam membuat terobosan-terobosan penting di kementeriannya," kata dia. Menurut Siti Zuhro apabila ada beberapa menteri yang tidak menjanjikan karena tidak memiliki kompetensi dan kapasitas dalam menjalankan tugasnya, Presiden harus mengganti. Namun dia mengingatkan, karena merekrut dan memberhentikan menteri adalah domain atau otoritas Presiden, sehingga keputusan itu harus dikembalikan ke Presiden. "Karena Presiden lah yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya nanti, bukan orang lain atau partai," ujar Zuhro. Sebelumnya anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengutarakan harapannya kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pergantian terhadap sejumlah pejabat dalam Kabinet Kerja. "Saya belum dengar ada rencana reshuffle itu. Reshuffle hak prerogratif Presiden, kita hormati, tapi melihat realitas sekarang ini, kita berharap bisa mengusulkan dong," kata Masinton di Jakarta, Kamis (12/2). Dia mengatakan sejauh ini sedikitnya ada dua-tiga orang di dalam lingkaran Kabinet Kerja yang ditengarai tengah berupaya menjauhkan Jokowi dengan para pendukungnya. Beberapa di antaranya menurut dia, berinisial AW dan RMS. Masinton berharap Presiden Jokowi bisa mengganti dua inisial itu apabila benar akan melakukan perombakan kabinet. "Dua orang inilah yang harus di-reshuffle. Tapi tentu tidak perlu kita dorong-dorong, itu hak prerogratif Presiden dan kita menghargai," ujar dia. (*/sun)