Togo Laksanakan Pemilihan Presiden Pada Pertengahan April

Lome, Togo, (Antara/AFP) - Pemilihan presiden Togo akan dilaksanakan pada pertengahan April, kata Menteri Administrasi Teritorial Gilbert Balawa, Selasa, saat menjelaskan tanggal yang sebelumnya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Balawa mengatakan kabinet akan menetapkan tanggalnya setelah mendapatkan persetujuan komisi pemilihan umum nasional. Sebelumnya, pernyataan Mahkamah Konstitusi Togo, Senin, diartikan bahwa pemungutan suara harus dilaksanakan sebelum tanggal 5 Maret, jadwal yang disebut pemimpin oposisi Jean-Pierre Fabre sebagai "keputusan yang tidak bisa dihormati". Namun pada Selasa, pengadilan tersebut mengeluarkan pernyataan kedua untuk menjelaskan dan mengatakan bahwa tanggal pemilihan umum akan ditentukan pada tanggal 5 Maret. Setelah itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Faure Gnassingbe mengumumkan bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada pertengahan April. Gnassingbe telah berkuasa sejak tahun 2005, menggantikan ayahnya Jenderal Gnassingbe Eyadema --yang meninggal setelah memimpin selama 38 tahun. Pihak oposisi selama ini menekan pemerintah agar mengubah undang-undang untuk membatasi kekuasaan menjadi hanya dua periode, masing-masing selama lima tahun, karena saat ini tidak ada batasan untuk hal tersebut. Para legislator memperdebatkan rancangan undang-undang untuk membatasi Gnassingbe menjabat untuk ketiga kalinya, walau dia belum menjelaskan keikutsertaannya dalam pemilihan presiden. Konsep pertama rancangan undang-undangan tersebut ditolak pada Juni oleh parlemen --yang mayoritas anggotanya berasal partai berkuasa "Rally of the Togolese People". Keadaan di Togo tersebut sedikit berbeda dengan di beberapa negara Afrika yang presidennya kerap berusaha, dan bahkan berhasil, mengubah undang-undang untuk menghilangkan pembatasan waktu kekuasaan. Meskipun begitu Togo mengikuti pola negara-negara lain di Afrika yang mengizinkan pemimpinnya tetap berkuasa tanpa batas. Terkait pembatasan itu, selama beberapa pekan terakhir terjadi gelombang protes di Republik Demokratik Kongo, setelah kelompok oposisi melihat Presiden Joseph Kabila berusaha memperpanjang periode kepemimpinannya. Presiden Burkina Faso Blaise Compaore mengundurkan diri tahun lalu --setelah menjadi sorotan publik karena berusaha mengubah undang-undang untuk memperpanjang 27 tahun masa pemerintahannya. (*/sun)