Bangkok, (Antara/Xinhua-OANA) - Junta militer Thailand pada Ahad (25/5) mengancam akan menggunakan pengadilan darurat untuk menghukum pelanggar sementara prtes terhadap kudeta meningkat di Ibu Kota negeri itu, Bangkok. Dewan Nasional bagi Perdamaian dan Ketenangan (NCPO) mengatakan orang yang melakukan pelanggaran --termasuk menghadapi tuntutan karena melanggar kedaulatan negara, menciptakan ancaman keamanan dan membangkang instruknya-- akan diseret ke pengadilan darurat. Junta militer Thailand menyatakan itu adalah salah satu cara memelihara ketenangan dalam situasi saat ini. Beberapa ratus pemrotes mengadakan pertemuan terbuka pada Ahad di luar satu pusat pertokoan di bagian tengah ibu kota Thailand tersebut, dan sebagian memegang tanda anti-kudeta, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang. Panglima Angkatan Darat Thailand Jend. Prayuth Chan-ocha pada Kamis mengumumkan kudeta, dan mengatakan itu bertujuan menghentikan bertambahnya korban jiwa dan mencegah konfik di negeri tersebut bertambah parah. Di dalam pidato kepada rakyat negeri tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan untuk memulihkan ketenangan di negeri tersebut, Angkatan Bersenjata Thailand perlu mengambil-alih kekuasaan. Tak lama setelah kudeta, militer memberlakukan jam malam di seluruh negeri itu. Militer Thailand jug amemerintahkan semua stasiun radio dan televisi agar menghentikan program biasa mereka dan hanya menayangkan siaran berita militer setelah kudeta guna menjamin disiarkannya berita yang akuta kepada rakyat. Kudeta tersebut dilakukan setelah pertemuan semua faksi yang bertikai pada hari itu, yang diserukan oleh militer, gagal menemukan penyelesaian bagi protes anti-pemerintah berkepanjangan yang mereka lancarkan di negeri tersebut. (*/sun)