Jakarta, (Antara) - Penyaluran beras bagi warga miskin (raskin) pada titik distribusi ke titik bagi menjadi penting karena banyak permasalahan timbul pada fase tersebut. "Jadi kita minta pemda lakukan pengawasan. Selama ini sudah dilakukan tapi belum intensif karena belum ada payung hukumnya," kata Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras di Jakarta, Jumat. Untuk itu, di 2014 pemantauan akan lebih diintensifkan sehingga penyalurannya bisa tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat sasaran. "Yang banyak masalah saat beras keluar dari gudang. Jadi di titik ini kita minta pemda mengawasi lebih ketat terutama saat penyalurannya di lapangan," kata Dirjen Hartono. Menurut Hartono, Kementerian Dalam Negeri juga sudah menyurati pemda untuk menyiapkan anggaran bagi penyaluran raskin dari titik distribusi ke titik bagi. "Selama ini, anggaran kita hanya sampai penyaluran ke titik distribusi, sedangkan ke titik bagi belum ada, jadi timbul masalah sehingga ada harga tebus beras yang lebih mahal," katanya. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi program raskin karena selama ini masih belum sesuai dengan harapan dan meminta agar diperbaiki. Selama ini masalah raskin terkait tidak tepat sasaran, jumlah yang diterima tidak sesuai 15 kg, harga tebus lebih mahal dari Rp1.600 per kg dan kualitas beras yang buruk. Menurut Hartono, terkait sasaran penerima raskin yang saat ini 15,5 juta rumah tangga sasaran, masih dilakukan pembahasan perlu atau tidak untuk mengurangi jumlah tersebut. Begitu juga dengan uang tebus apakah masih sesuai atau tidak sebesar Rp1.600 per kg atau akan ditiadakan. Sementara terkait kualitas beras, masalah yang dihadapi adalah penyimpanan beras yang rata-rata mencapai tujuh bulan di gudang Bulog. "Ada masukan sistem penyimpanannya diperbaiki jangan sampai tujuh bulan, agar beras yang bagus dari petani dan disimpan di gudang jangan sampai rusak," tambah dia. (*/sun)