Jakarta, (Antara) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Maryono mengisyaratkan pemerintah segera melepas seluruh kepemilikan saham yang mencapai 60,14 persen di bank tersebut yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Mei 2014. "Benar, (pelepasan kepemilikan saham) segera diputuskan pada RUPSLB 21 Mei 2014. Skemanya biarkan pemegang saham (Kementerian BUMN) yang menjelaskannya," kata Maryono, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa. Menurut Maryono, opsi pengambialihan saham BTN tersebut diserahkan kepada Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham. Sebelumnya, surat Menteri BUMN tertanggal 11 April bernomor SR-161/MBU/04/2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama BTN meminta kepada perseroan untuk menambahkan agenda RUPSLB meminta Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan. Meski demikian, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku belum mengetahui detil soal pelepasan saham BTN yang dimaksud. "Saya hampir tahu, dan hampir tidak tahu soal itu," kata Dahlan. Demikian juga dengan Deputi BUMN Bidang Usaha Jasa, Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain, Gatot Trihargo enggan memberikan komentar. "Saya tidak tahu," ujar Gatot sambil berlalu ketika dicegat di lobby Kementerian BUMN. Saat ini santer isu bahwa Bank BTN yang sahamnya dimiliki publik sebesar 39,86 persen ini akan diakuisisi oleh PT Bank Mandiri Tbk. Sebelumnya wacana akuisisi BTN juga sudah pernah bergulir pada tahun 2008, yang ketika itu pihak yang disebut-sebut berminat adalah PT Bank BNI Tbk. Namun pemerintah memutuskan BTN menempuh jalur penawaran saham perdana kepada publik (IPO) pada akhir tahun 2009. Terkait wacana tersebut, muncul indikasi di publik bahwa rencana penjualan saham BTN erat hubungannya dengan pelaksanaan Pemilu 2014 terkait kebutuhan dana oleh partai-partai tertentu. (*/jno)