Jakarta, (Antara) - Sekjen Dewan Perwakilan daerah RI Sudarsono mengemukakan, meski pemerintah sudah memberikan otononomi khusus sejak 2001, namun persoalan Papua masih saja mengemuka, bahkan kini muncul tuntutan agar mereka diberi Otsus Plus. "Faktor utamanya, kita tidak sabar merawat keindonesiaan di Papua," ujar Sudarsono ketika menjadi pembahas dalam bedah buku karya Nicolas Jouwe berjudul "Kembali ke Indonesia, Langkah, Pemikiran dan Keinginan" di Ruang Konferensi Gedung MPR, di Jakarta, Kamis. Sudarsono yang sering melakukan perjalanan ke Papua saat menjadi pejabat di Kemendagri ini mengatakan, dari pengamatan dan pengalaman selama di Papua, sesungguhnya banyak sekali warga termasuk anak-anak di Papua yang merasa bangga menjadi bagian Indonesia. Mereka juga gembira membawa Bendera Merah-Putih. Tapi, faktor komunikasi pusat-daerah dan persepsi yang keliru di sebagian pejabat baik pusat dan daerah, menyebabkan isu atau masalah Papua selalu mengemuka. "Menurut saya silaturahim yang didasarkan atas niat tulus membangun Papua dan berbagai daerah serta pertukaran pelajar dan pemuda dari berbagai provinsi dan pemuda serta masyarakat Papua juga dapat tinggal di berbagai belahan republik, maka saling pengertian dan akhirnya menjadi Indonesia itu adalah suatu keniscayaan," kata Sudarsono. Sementara itu, pengamat politik LIPI yang sering melakukan penelitian di Papua, Ikrar Nusabhakti yang juga menjadi pembahas dalam bedah buku ini mengatakan, selama tidak ada niat baik dan selama pandangan negatif terhadap papua terus dikembangkan di pusat, maka persoalan Papua akan selalu muncul. Ikrar merasa prihatin dan khawatir eskalasi masalah Papua akan membesar jika Otsus Plus yang dituntut masyarakat Papua melalui Gubernur Lucas Enembe dipenuhi pemerintah, tanpa pengawasan yang ketat. Sebab selama otsus dengan dukungan dana trilunan saja, belum banyak membawa perubahan berarti bagi masyarakat. Dalam konteks membangun keindonesiaan dan membangun masyarakat Papua agar maju seperti masyarakat di provinsi lain, Ikrar menyarankan kepada aparat keamanan, yang lebih banyak berperan mewakili pusat, untuk mengubah sikap dan paradigma yang selama ini cenderung negatif terhadap masyarakat Papua. "Buku ini membuktikan bahwa orang Papua sama dengan orang Indonesia lainnya, asal diberi kesempatan untuk belajar dan maju, maka akan menunjukkan kualitas intelektualnya dengan baik. Nah, maukah kita secara serius mengarah ke sana?," kata Ikrar. Nicolas Jouwe yang datang ke acara peluncuran bukunya dengan menggunakan kursi roda adalah seorang tokoh dari Papua. Ia terpaksa harus hidup di pengasingan karena tergiur janji Belanda bahwa jika Papua sudah merdeka, ia akan dijadikan presiden. Namun setelah lebih dari 40 tahun dia akhirnya sadar bahwa apa yang ia sebut "perjuangan" untuk Papua merdeka hanyalah akal-akalan Belanda untuk mempertahankan kepentingannya di bumi nusantara yang kaya SDA ini. "Saya menilai bahwa pelarian saya ke Belanda merupakan pilihan yang patut disesali," tulis Jouwe dalam buku yang diterbitkan PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013, itu. Dia pun kembali ke Tanah Air dengan keyakinan baru bahwa hanya ada satu cara untuk mewujudkan impiannya memajukan Tanah Papua. Yakni bersama-sama Pemerintah Indonesia membangun dan terus membangun agar Tanah Papua semakin mandiri, maju dan sejahtera. Keyakinan barunya itu tidak cukup hanya disimpan dalam sanubarinya sendiri, tetapi harus diwartakan penuh semangat agar generasi muda Papua tidak lagi terantuk pada batu yang sama. Buku ini adalah media pewartaan bagi Jouwe. (*/sun)