Padang, (Antara) - Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk program pembangunan sektor peternakan kepada kabupaten dan kota tahun anggaran 2014. Penyerahan dana yang bersumber dari APBN itu, sekaligus penandatanganan pakta integritas antara kepala Disnak Provinsi dengan seluruh kepala dinas peternakan kabupaten/kota di Padang, Rabu. Dalam kesempatan itu, juga hadir sejumlah pejabat dari Kementerian Pertanian di antaranya Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Hasil Pasca Panen Drh. Ahmad Junaidi. Kadisnak Sumbar Erinaldi menyampaikan, kegiatan penyerahan dana yang bersumber dari APBN ini sebenarnya untuk memulai program 2014, maka dilaksankanan penandatangan pakta integritas dengan seluruh dinas kabupaten/kota, sehingga sejak awal tahun ini sudah bisa star. Berikutnya yang berkaitan dengan dana APBD, juga sudah disampaikan rancangan kelompok-kelompok yang akan menerima program, cuman hanya tinggal verifikasi dengan kepala dinas di kabupaten/kota. Jadi, katanya, langkah yang dilakukan ini pas waktu APBD provinsi diketuk palu nanti, sehingga program sudah bisa langsung jalan. Kini diminta kabupaten/kota yang penggunaan dana pusat dan provinsi, pencapaian realisasinya sudah 20 persen Maret dan 50 persen pada posisi Juni 2014, tapi diusahakan cepat. Oleh karena itu, tahapan pencapaian realisasi kegiatan harus dipedomani bersama, sesuai dengan target yang ditetapkan, makanya salah satu point dalam kontrak pakta integritas dibunyikan. Selain itu, program yang dianggarkan melalui APBD Pemprov maupun APBN sudah dihibahkan ke kabupaten/kota, hendaknya harus dipelihara dan dibina, bukan pula dipermasalahkan karena dana sudah banyak dikucurkan. "Pembinaannya tentu harus didukung dengan dana pendampingan, karena program yang diberikan pemerintah baik pusat maupun provinsi adalah untuk masyarakat juga. Aset yang dibiayai APBN dan APBD provinsi untuk kabupaten/kota," ujarnya. Pada 2014, dana APBN dan APBD dikelolah Disnak Sumbar sebesar Rp83 miliar, guna mendukung program sektor peternakan di 19 kabupaten/kota. Jadi, sekarang sedang dihimpun dana pendamping APBD masing-masing di kab/kota sektor peternakan. Andaikan setiap kabupaten/kota mengalokasikan anggaran senilai Rp1 miliar, kata dia, maka sudah tersedia sebesar Rp19 miliar, artinya bila digabungkan dengan alokasi bersumber APBN dan APBD provinsi maka sudah tersedia sebesar Rp100 miliar rupiah untuk pembangunan bidang peternakan. Selama ini, informasi dari kabupaten/kota yang sulit mendapatkan informasi dan mulai 2014, instansi terkait diminta untuk memberikan laporan dana pendampingan bersumber APBD kabupaten/kota. "Fokus program peternakan pada tahun ini, pada produksi telur, susu, daging karena ini merupakan kegiatan yang punya nilai ekonomis. Jadi, apakah berternak unggas, ayam petelor, produksi susu maupun sapi penggemukan," ujarnya. (*/sir/jno)