Padang (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang mencapai 5,02 persen pada triwulan I 2026 menjadi kabar menggembirakan di tengah tantangan ekonomi nasional dan global yang masih dinamis. Capaian tersebut menunjukkan bahwa roda ekonomi daerah bergerak cukup baik melalui kontribusi sektor perdagangan, UMKM, pariwisata, pertanian, dan jasa. Namun pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dipahami sebagai angka statistik semata.
Di balik angka tersebut, terdapat tantangan besar bagaimana memastikan pertumbuhan benar-benar berkualitas, merata, dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat hingga ke tingkat nagari.
Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS)] menjadi sangat penting bagi masa depan pembangunan Sumatera Barat.
Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda pendataan rutin setiap 10 tahun sekali. Lebih dari itu, sensus ini merupakan instrumen strategis untuk membaca kondisi riil ekonomi masyarakat sekaligus memetakan arah pembangunan daerah ke depan.
Di era modern saat ini, pembangunan tidak lagi cukup hanya mengandalkan intuisi birokrasi atau pendekatan administratif semata.
Pembangunan membutuhkan data yang akurat, terbuka, dan dapat dipercaya. Negara maupun pemerintah daerah yang memiliki basis data kuat akan lebih siap menghadapi perubahan ekonomi global dibanding daerah yang membangun kebijakan hanya berdasarkan asumsi.
Bagi Sumatera Barat, sensus ekonomi memiliki arti yang sangat strategis karena struktur ekonomi daerah bertumpu pada kekuatan masyarakat. UMKM, perdagangan rakyat, usaha keluarga, ekonomi kreatif, hingga sektor kuliner dan pariwisata berbasis budaya menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Karakter ekonomi seperti ini membutuhkan pemetaan yang detail agar pemerintah dapat mengetahui sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang membutuhkan perhatian, dan potensi ekonomi lokal apa yang perlu diperkuat.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang wajah ekonomi Sumatera Barat secara nyata.
Kekuatan ekonomi Sumatera Barat sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau yang membentuk karakter sosial dan ekonomi masyarakat.
Tradisi merantau, semangat berdagang, budaya gotong royong, hingga kebiasaan membangun usaha secara mandiri merupakan modal sosial yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam masyarakat Minangkabau, aktivitas ekonomi bukan semata mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari menjaga martabat keluarga dan membangun kebermanfaatan sosial.
Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus mampu membaca kekuatan ekonomi berbasis budaya tersebut. Nagari sebagai basis sosial masyarakat Minangkabau menyimpan potensi ekonomi yang besar, mulai dari industri rumah tangga, kerajinan, perdagangan tradisional, hingga sektor wisata budaya.
Pendataan yang akurat akan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi nagari secara lebih jelas sehingga kebijakan pembangunan tidak terpusat hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang memiliki kekuatan ekonomi lokal.
Dalam konteks inilah peran BPS menjadi sangat penting. Sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas statistik nasional, BPS tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga menjaga kualitas dan kredibilitas informasi pembangunan.
Kepercayaan publik terhadap data menjadi modal utama keberhasilan sensus ekonomi. Masyarakat harus diyakinkan bahwa data yang mereka berikan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, profesionalitas petugas sensus, transparansi metodologi, serta akurasi hasil pendataan menjadi hal yang sangat menentukan.
Sensus ekonomi juga harus dipandang dalam perspektif keterbukaan informasi publik. Sumatera Barat telah memiliki Perda Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 yang menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
Semangat keterbukaan tersebut sejalan dengan pelaksanaan sensus ekonomi yang menempatkan data sebagai instrumen pembangunan bersama. Informasi ekonomi yang terbuka akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Keterbukaan data ekonomi juga penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Investor membutuhkan data yang jelas tentang kondisi usaha, potensi wilayah, pertumbuhan sektor ekonomi, hingga karakteristik pasar daerah. Tanpa data yang valid, pembangunan akan sulit bergerak cepat.
Sebaliknya, ketika pemerintah mampu menyediakan data yang terbuka dan terpercaya, maka kepercayaan publik dan dunia usaha akan semakin meningkat.
Tantangan terbesar pembangunan Sumatera Barat ke depan bukan hanya menjaga angka pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Masih terdapat persoalan ketimpangan antarwilayah, keterbatasan lapangan kerja, hingga tantangan digitalisasi UMKM yang harus dijawab secara serius.
Di sinilah urgensi Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin relevan. Data yang akurat akan membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan UMKM, penguatan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas pariwisata, hingga pembangunan ekonomi nagari.
Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya tentang pendataan statistik, tetapi tentang membaca masa depan Sumatera Barat. Dari data yang akurat dan terbuka, pemerintah dapat melihat arah pembangunan yang paling tepat bagi masyarakat.
Sumatera Barat memiliki modal budaya yang kuat, masyarakat yang adaptif, dan semangat ekonomi yang tumbuh dari nilai-nilai kebersamaan.
Jika seluruh potensi tersebut didukung dengan data yang berkualitas dan tata kelola yang transparan, maka pertumbuhan ekonomi 5,02 persen bukan sekadar angka sesaat, melainkan awal menuju pembangunan Sumatera Barat yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan.
Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat