Bamako, (Antara/AFP) - Hasil sementara yang diumumkan pemerintah Selasa, menyebutkan partai yang dipimpin Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita dan sekutu-sekutunya menang dalam pemilihan parlemen negara Afrika barat itu. Partai Rally for Mali (RPM) dan sekutu-sekutu juniornya meraih 115 dari 147 kursi majelis nasional setelah putaran kedua pemungutan suara, Ahad, kata Menteri Pemerintah Daerah Mooussa Sinko Coulibaly di stasiun televisi pemerintah, dengan jumlah suara pasti masih terus dihitung. Uni bagi Republik dan Demokrasi (URD) partai kandidat presiden Soumaila Cisse yang kalah memperoleh antara 17 sampai 19 kursi dalam parlemen baru, yang memungkinkan dia mewujudkan ambisinya menjadi pemimpin oposisi. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih mereka dalam putaran kedua pemungutan suara itu mencapai 37,2 persen, menurun dari putaran pertama yang mencapai 38,6 persen. Pemilu itu merupakan kembalinya Mali pada demokrasi setelah dibatalkan oleh satu kudeta tahun lalu dan kemudian separuh wilayah utaranya diduduki kelompok Islam yang punya hubungan dengan Al Qaida sebelum dibebaskan oleh intervensi militer Prancis Januari. Tidak ada insiden serius dalam 10 jam pemungutan suara tetapi banyak pemilih diperkirakan tidak menggunakan hak pilih mereka karena serangan-serangan pemberontak yang meningkat terhadap pasukan Afrika yang bertugas menjaga keamanan selama pemilu itu bersama dengan tentara Prancis dan Mali. Dua personil pasukan keamanan Senegal tewas dan tujuh lainnya cedera, Sabtu ketika seorang pembom bunuh diri menabrakkan mobilnya yang membawa bahan peledak ke satu kantor bank yang mereka jaga di Kdal, Malitiur lalut. Pemilihan parlemen putaran kedua adalah pemungutan suara yang keempat di Mali kurang dari lima bulan dan beberapa pemantau juga menyalahkan pemungutan suara tidak banyak dihadiri para pemilih. Louis Michel, kepala pemantau pemilu Uni Eropa, Senin mengatakan timnya telah mengevaluasi 98 persen dari 705 tempat pemungutan suara dalam pemilu itu. Ia mengatakan "kerangka "kerangka hukum" bagi pemungutan suara tu "tetap sesuai dengan standar-standar internasional bagi pemilu yang demokratis. Micheel juga memimpin misi pemantauan Uni Eropa bagi pemungutan suara putaran pertama 24 November dan pemilihan presiden yang menghasilkan Keita berkuasa Juli dan Agustus. Pemilu-pemilu sebelumnya dinodai tuduhan-tuduhan kecurangan luas dan hasil menjadi resmi hanya apabila dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa hari ke depan. (*/jno)