Cirebon, (Antara) - Direktur Kepatuhan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk) Anika Faisal menilai pemerintah perlu membenahi basis data penduduk Indonesia untuk membantu pembentukan sistem dan lembaga pemeringkat kredit bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tengah dikaji Bank Indonesia. "Pemeringkatan kredit untuk UMKM itu sangat baik, namun kita harus mulai dengan database (penduduk) dulu. Informasinya dulu baru scoring-nya," ujar Anika dalam sebuah lokakarya di Cirebon, Jawa Barat, Kamis. Anika menuturkan, proses untuk membentuk sebuah lembaga pemeringkat UMKM bukan merupakan perkara yang mudah, terlebih di Indonesia masalah basis data kependudukan sendiri menurutnya masih menjadi masalah tersendiri. "Kalau database kita sudah bagus, itu juga akan mempermudah proses pemeringkatan. Single identitiy number (SIN) itu kalau berhasil saja akan membantu scoring. Perlu kita ingat, pemeringkatan ini juga akan memakan waktu," kata Anika. Pengamat ekonomi dari EC Think Aviliani juga mengungkapkan hal senada, menurutnya pembentukan lembaga pemeringkat kredit bagi UMKM akan dapat berkontribusi positif karena dapat menciptakan gairah di kalangan pelaku UMKM agar bisa mendapatkan pinjaman dari bank sesuai dengan kinerjanya. "Saat ini kan pelaku UMKM masih berusaha hanya untuk sustain, tapi dengan pemeringkatan ini mereka mau naik kelas," ujar Aviliani. Ia menjelaskan,mayoritas pelaku UMKM belum memiliki standar khususnya untuk laporan keuangan, yang justru merupakan salah satu komponen yang dipertimbangkan oleh perbankan sebelum memberikan kredit. "Mereka (pelaku UMKM) kalau diberi pelatihan pun hasilnya tidak sustain. Jadi memang harus diiawasi agar laporan keuangan jadi hal yang biasa. Dengan adanya lembaga pemeringkat itu bisa terwujud," kata Aviliani. Sebelumnya, dalam rangka persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Bank Indonesia melakukan Kajian Mengenai Prasyarat Pembentukan Credit Rating System Untuk UMKM di Indonesia. Pemeringkatan tersebut untuk mengatasi keterbatasan informasi perbankan mengenai kelayakan dan kondisi keuangan yang dimiliki UMKM. Dengan adanya hasil kajian tersebut diharapkan akan diperoleh rekomendasi mengenai prasyarat pembentukan credit rating system untuk UMKM di Indonesia yang akan disampaikan kepada stakeholders terkait untuk dapat ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi pembentukan sistem dan lembaga rating UMKM di Indonesia. (*/jno)