Nusa Dua, Bali, (Antara) - Menteri Perdagangan dan Perindustrian India, Anand Sharma menegaskan bahwa negeri dengan penduduk kurang lebih 1,2 miliar jiwa tersebut tidak akan merubah sikap terkait dengan solusi interim stok ketahanan pangan. "India tidak akan ada negosiasi atau kompromi terkait untuk ketahanan pangan, publik butuh keamanan pasokan cadangan pangan dan aturan WTO harus dikoreksi," kata Sharma, dalam Plenary Session Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization ke-9, di Nusa Dua, Bali, Rabu. Sharma mengatakan, dikarenakan publik memerlukan keamanan terkait pasokan cadangan pangan tersebut, pihaknya menilai harus dirumuskan solusi permanen, bukan yang sementara saja. Saat ini, posisi India masih bertahan dan belum menyetujui terkait dengan penerapan solusi interim stok ketahanan pangan. Dalam negosiasi terkai dengan solusi interim tersebut, negara maju sesungguhnya telah menyetujui usulan negara berkembang untuk memberikan subsidi lebih dari 10 persen dari output nasional, namun juga memberikan jangka waktu terhadap pemberian subsidi tersebut. Jangka waktu yang diberikan selama 4 tahun tersebut tidak diterima oleh India yang menginginkan adanya solusi permanen dari hal tersebut. Menurut Sharma, pihaknya tetap mengapresiasi kolaborasi dari para anggota WTO untuk menempatkan wadah baru bagi kesepakatan fasilitasi perdagangan. "Kita memiliki tanggung jawab dalam menyelamatkan kredibilitas WTO sebagai forum negosiasi," ujar Sharma. Menurutnya, negara berkembang tidak bisa berkompromi terkait agenda keamanan pangan. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan bahwa Indonesia akan mengambil sikap yang lebih fleksibel terkait negosiasi Paket Bali khususnya dalam poin Agriculture (pertanian) yang hingga saat ini masih berat untuk diselesaikan. "Posisi Indonesia untuk Paket Bali ini memerlukan fleksibilitas dalam batas kewajaran," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Selasa (3/12). Menurut Gita, Indonesia sebagai tuan rumah bisa mengerti posisi negara-negara maju dan anggota G33 yang lain termasuk India yang masih bersikap keras terkait dengan penerapan solusi interim. Dalam Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization ke-9 tersebut, Indonesia mengharapkan Paket Bali dapat disepakati, dalam paket tersebut berisikan Trade Facilitation, Agriculture, dan LDCs. (*/jno)