Lubukbasung (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyoroti masalah perizinan dan dampak lingkungan di sektor perusahaan perkebunan kelapa sawit yang banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya di wilayah Agam bagian barat.
Ketua Pansus DPRD Agam Yopi Eka Anroni di Lubuk Basung, Rabu, mengatakan anggota Pansus menyoroti perizinan perusahaan, Amdal limbah padat, cair, polusi udara, sektor usaha lain seperti hotel, restoran, perusahaan baru dan isu terkini terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi sorotan publik.
"Perizinan, pengelolaan limbah dan bangunan lainnya harus sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia mengatakan ini bukan untuk menghambat usaha, tetapi memastikan semua berjalan sesuai aturan demi kepentingan bersama.
DPRD Agam mendukung investasi di daerah, namun investasi harus patuh terhadap aturan dan tidak merugikan masyarakat.
“Kita menginginkan investasi yang sehat, taat aturan, dan bertanggung jawab secara sosial maupun lingkungan," katanya.
Ia menambahkan Pansus ini sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam menindaklanjuti berbagai persoalan perizinan.
Setelah itu dampak lingkungan, terutama dari kegiatan usaha di sektor perkebunan kelapa sawit yang banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya di wilayah Agam bagian barat.
Selama ini, DPRD Agam banyak menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait perusahaan sawit yang belum melengkapi perizinan dan menimbulkan dampak lingkungan serius.
"Ini tidak bisa dibiarkan, karena menyangkut kelangsungan lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat,” katanya.
Ia mengakui permasalahan itu telah dibahas dengan Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Bagian Hukum Setda Agam dan lainnya.
Pertemuan dihadiri Wakil Ketua Pansus DPRD Agam Joni Putra, Sekretaris Pansus DPRD Agam Zulpardi dan anggota Pansus.
"Kami berharap dari pertemuan ini akan ada kejelasan dan komitmen dari seluruh pihak dalam penataan perizinan dan pengawasan dampak lingkungan usaha di Kabupaten Agam," katanya.