Wabup Dharmasraya pimpin apel gabungan, pesan berapa hal untuk ASN

Pulau Punjung (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Dharmasraya, Leli Arni memimpin Apel Gabungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Mei 2026 yang digelar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Wakil Bupati Leli Arni, di Pulau Punjung, Senin, mengatakan bahwa apel gabungan bukan sekadar rutinitas, namun menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Wabup dalam kesempatan itu menekankan beberapa hal penting kepada seluruh ASN, di antaranya mengenai kedisiplinan, inovasi, semangat kerja, sinergi, serta integritas dalam menjalankan tugas.

Wakil bupati mengingatkan agar seluruh ASN menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, bukan hanya sebatas kewajiban. Ia menyoroti masih adanya keterlambatan, ketidakhadiran tanpa alasan jelas, serta kinerja yang belum optimal.

“Disiplin adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Disiplin waktu, disiplin bekerja, dan disiplin menaati aturan merupakan cerminan integritas,” ujar dia menegaskan.

Selain itu, ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, ASN dituntut tidak hanya bekerja secara rutin, namun juga mampu menghadirkan terobosan-terobosan baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan takut berpikir kreatif, mencari solusi baru, dan memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh semangat, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab.

Ia meminta ASN menjadikan pekerjaan sebagai ladang pengabdian, serta memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya memperkuat kebersamaan dan sinergi antar OPD, sebab keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara individu melainkan diperlukan kolaborasi dan komunikasi yang baik.

Ia mengingatkan seluruh ASN agar senantiasa menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, serta menjauhi segala bentuk pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.