PBB, New York, (Antara/Xinhua-OANA) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Jumat (1/11), menyampaikan harapan para pemimpin Siprus Turki dan Siprus Yunani dapat mengatasi kebuntuan mengenai dilanjutkannya perundingan pekan depan, selama kunjungan dari pengasehat khususnya mengenai Siprus. Di dalam pesan yang dikeluarkan di Markas PBB, New York, kepada wartawan, Jumat, juru bicara PBB mengatakan Ban telah diberi penjelasan oleh penasehat khususnya mengenai Siprus, Alexander Downer, mengenai upaya yang dilakukan di Siprus bagi dilanjutkannya perundingan. Sekretaris Jenderal PBB bertemu dengan para pemimpin Siprus Turki dan Siprus Yunani di Markas PBB di New York pada September. "Sekretaris Jenderal mengingatkan Resolusi 2114 Dewan Keamanan PBB, yang bertanggal 30 Juli 2013, menyambut baik keinginan untuk melanjutkan perundingan pada Oktober 2013. Ia juga menyampaikan keprihatinan bahwa berlanjutnya kebuntuan mengenai komunike gabungan telah menghambat kembalinya ke pembicaraan," demikian isi pesan itu. Ban menyampaikan harapan bahwa kedua pemimpin tersebut akan bisa mengatasi kebuntuan itu selama kunjungan mendatang oleh penasehat khususnya pada 4-8 November, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam. Ban juga berharap kedua pemimpin tersebut dapat menyelesaikan silang-pendapat lain yang menghambat sehingga tanggal bagi pertemuan pertama kedua pemimpin itu dapat ditetapkan dan perundingan penuh dapat dilanjutkan tanpa penundaan lagi. "Sekretaris Jenderal sekali lagi menyampaikan keyakinan penuhnya pada penasehat khususnya dan penghargaan kuat bagi pekerjaan dan misi kantor baik di Siprus," kata pernyataan itu. Siprus telah terpecah sejak 1974, ketika militer Turki campur tangan dan menguasai bagian utara pulau tersebut setelah kudeta oleh sekelompok perwira Yunani. Selama beberapa dasawarsa, PBB terus-menerus telah bekerja untuk membujuk kedua masyarakat guna menemukan penyelesaian bagi masalah Siprus. Pembicaraan penyatuan kembali antara orang Siprus Turki dan Siprus Yunani telah macet selama 14 bulan terakhir, sebagian akibat kemelut keuangan yang merongrong pulau itu dan perlunya bagi dana talangan internasional. Pembicaraan perdamaian dipusat pada penyatuan kembali pulau tersebut sebagai satu federasi, tapi telah berulangkali tersandung masalah inti seperti pembagian kekuasaan, penetapan kembali perbatasan wilayah dan jaminan hak atas harta bagi puluhan ribu orang yang terusir dari tempat tinggal mereka oleh konflik. (*/sun)