Jakarta, (Antara) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan Direksi PT PLN harus berani mengambil langkah darurat mengatasi krisis listrik, meskipun akan menghadapi risiko tuduhan inefisiensi. "Direksi PLN harus berani, seperti yang pernah saya lakukan ketika menjabat Dirut PLN. Meskipun akhirnya saya dituduh inefisiensi bahkan dituduh korupsi, tapi terbukti krisis listrik dapat diatasi," kata Dahlan, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Kantor Pusat PT Sarinah (Perseo), Jakarta, Kamis. Menurut Dahlan, untuk mengatasi krisis listrik memang dibutuhkan waktu panjang, tidak cukup 2 tahun. "Kalau bangun pembangkit listrik butuh 10 tahun, bangun pembangkit dengan bahan bakar batubara butuh waktu 3 tahun," ujarnya. Ia menuturkan, dalam kondisi seperti sekarang ini dimana di sebagian wilayah Indonesia rakyat sudah menderita akibat kekurangan listrik, Direksi PLN harus cepat mengambil langkah. Diketahui, krisis listrik terjadi di Sumatera Utara dan Riau yang terpaksa listrik harus dipadamkan, sehingga memicu gelombang protes masyarakat di wilayah itu. Parahnya pemadaman listrik di Sumatera Utara bisa mencapai tiga kali dalam sehari. Untuk itu Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho memutuskan melapor ke Presiden SBY, mendesak Pemerintah pusat memberi prioritas utama penyelesaian kondisi listrik dan energi di Sumut. Menurut Dahlan, solusi jangka pendek mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara adalah dengan menyewa genset. "Walaupun dengan risiko dituduh melakukan inefisiensi, penyewaan genset harus dilakukan," ujarnya. Ia menambahkan, meski demikian pada praktiknya hal itu tidak semudah yang dibayangkan, karena harus ditempatkan di lahan yang rata, dan titik penempatannya juga harus tepat. "Bukan soal harga sewa, tapi lebih pada adanya tuduhan dikemudian hari melakukan inefisiensi. Solusi penggunaan genset bisa untuk mengatasi listrik selama 6 bulan, tapi sebelumnya harus ada keputusan untuk membangun pembangkit baru," ujarnya. Ada juga solusi lain, mengalirkan listrik dari daerah lain yang surplus, seperti Palembang, dan Lampung. "Tapi lagi-lagi masalah waktu, butuh 2 tahun membangun infrastrukturnya, tegas Dahlan. (*/jno)