PBB, (Antara/AFP) - Para pemimpin Afrika, Senin, menyeru Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan pihak oposisi pemberontak segera mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik baru di bagian timur negara itu. Sementara mengutuk serangan pemberontak M23, para kepala negara dan pemerintahan itu pada suatu pertemuan di markas Perserikatan Bangsa Bangsa menyerukan suatu "kesimpulan segera" dalam pembicaraan yang diadakan di Kampala yang saat ini menemui jalan buntu. Pembicaraan itu dimulai pada 10 September di ibukota Uganda tetapi masih belum ada pertemuan langsung antara pemerintah dan perwakilan M23. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki - moon menyeru agar pertemuan itu meninjau kesepakatan yang ditandatangani oleh 11 negara-negara Afrika pada bulan Februari lalu. Sebelas negara itu berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusan masing-masing negara sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri perselisihan di DR Kongo yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa, banyak karenanya disebabkan oleh campur tangan negara-negara tetangga. Tinjauan tersebut menjadi sangat penting setelah M23 melancarkan serangan baru untuk melawan pasukan pemerintah pada bulan Agustus, meskipun mereka sejak saat itu telah dipaksa mundur dari kota timur utama Goma oleh tentara dan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa. "Kami sangat mengutuk kembalinya permusuhan dengan M23," kata pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan 10 negara penandatangan, termasuk diantaranya adalah presiden DR Kongo , Rwanda dan Uganda . Pakar Perserikatan Bangsa Bangsa telah menuduh Rwanda dan pada tingkat yang lebih rendah Uganda membantu M23 dalam pemberontakan mereka yang telah berlangsung selama 18 bulan itu. Pernyataan tersebut mengutuk serangan terhadap tentara, pasukan penjaga perdamaian PBB dan pekerja kemanusiaan di wilayah yang kaya sumber daya itu. Mereka juga mengutuk penembakan ke Rwanda, yang oleh pemerintah Kigali telah disalahkan pada pasukan DR Kongo tetapi menurut PBB berasal dari zona yang dikuasai M23. Pernyataan itu mengatakan bahwa para pemimpin Afrika telah menyepakati suatu 'kerangka panduan' untuk memantau proses yang dilakukan guna menjaga perjanjian politik. Namun para pejabat itu tidak menjelaskan secara lebih rinci kerangka panduan yang dimaksud. Laporan PBB terkait DR Kongo mengatakan jika negara-negara tetangga tidak menepati sumpah mereka untuk tidak turut campur, dan itu adalah satu topik yang ditekankan oleh utusan PBB Mary Robinson setelah pertemuan tersebut. Pemerintah DR Kongo, Angola, Burundi, Kongo, Rwanda, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Tanzania , Uganda dan Zambia menghadiri pertemuan tersebut. Pemerintah Kenya dan Sudan telah diminta untuk bergabung dalam mekanisme itu yang akan kembali bertemu pada Januari di sela-sela pertemuan puncak Uni Afrika , kata pernyataan itu. (*/jno)