Padang (ANTARA) - Pengamat telekomunikasi sekaligus dosen Teknik Telekomunikasi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung
Dr Ian Josef Matheus Edward mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memperkuat sarana dan prasarana Bakti Kominfo khususnya di daerah 3T.

"Jika mau mengedepankan kepentingan nasional di atas segalanya, harusnya Kominfo mengutamakan aset yang dimiliki oleh negara yang dibangun BAKTI Kominfo, dan operator telekomunikasi dalam negeri terlebih dahulu," kata Pengamat telekomunikasi sekaligus dosen Teknik Telekomunikasi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung Dr Ian Josef Matheus Edward melalui keterangan tertulisnya di Padang, Rabu.

Hal itu ia sampaikan terkait adanya keluhan masyarakat di daerah 3T terkait BTS Kominfo yang dinilai belum optimal. Keluhan masyarakat tersebut disebabkan kurangnya layanan broadband yang baik.

"Seharusnya Kominfo melakukan evaluasi mendalam mengenai keberadaan BAKTI Kominfo dalam menyediakan infrastruktur di daerah 3T karena pembangunan BTS USO di 3.435 daerah 3T seluruhnya dilakukan oleh BAKTI Kominfo," saran dia.

Di satu sisi, ia menilai semua layanan disediakan BAKTI Kominfo di daerah 3T sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apa lagi saat ini, backhaul yang digunakan di daerah 3T berasal dari satelit multifungsi Satria yang dikelola oleh BAKTI Kominfo.

Selama ini, ujar dia, pemerintah membayar pembangunan infrastruktur telekomunikasi menggunakan dana USO dan APBN. Jika backhaul VSAT SATRIA ingin diganti dengan Starlink, hal itu merupakan hak prerogative Kominfo. 

"Jika ingin mengalihkan backhaul menggunakan Starlink, Kominfo harus mengevaluasi mendalam mengenai keberadaan BAKTI," kata dia.

Termasuk mengevaluasi apakah Kominfo masih memerlukan SATRIA dan Palapa Ring untuk melayani daerah 3T. Sebab biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi tersebut sudah besar, ucap Ian.

Terkait kerja sama antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Starlink yang diperuntukkan bagi Puskesmas, ia menilai seharusnya Kominfo dan Kemenkes mengutamakan serta memanfaatkan aset yang dimiliki negara yang dikelola BAKTI Kominfo. 

Jika kapasitas BAKTI Kominfo tak tersedia, Kominfo dan Kemenkes dapat memanfaatkan utilisasi yang dimiliki operator telekomunikasi dalam negeri. Dengan menggunakan aset BAKTI Kominfo atau operator telekomunikasi dalam negeri, objektif pemerintah untuk mewujudkan keamanan data dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dapat tercapai.