Tanjungpinang, (Antara) - Aktivis Komunitas Merah Putih menulis buku tentang berbagai permasalahan yang ditemukan selama menelusuri 19 pulau terdepan di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Malaysia, Singapura dan Vietnam. "Buku ini dibuat berdasarkan hasil penelusuran kami selama beberapa tahun terakhir. Kami ingin mendorong pemerintah dan masyarakat memperhatian permasalahan-permasalahan yang terjadi di perbatasan sebagai bagian yang terpenting dan perlu ditangani secara serius," kata Ketua Komunitas Merah Putih, Suprapto dalam acara bedah buku berjudul Merah Putih di Perbatasan Kepri, di Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Selasa. Suprapto yang juga alumnus Fakultas Teknik UMRAH merupakan satu dari empat aktivis Komunitas Merah Putih yang menulis buku berjudul Merah Putih di Perbatasan Kepri. Tiga penulis lainnya adalah Edi Saputra mahasiswa Fakultas Ekonomi Umrah, Karyano Efiandi mahasiswa Fakultas Teknik dan Masirwan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Umrah. "Kompleksitas permasalahan perbatasan perlu mendapatkan perhatian serius, karena hal ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu diingatkan, agar terus memprioritaskan pembangunan perbatasan, terutama peningkatan kesejahteraan," ungkapnya di hadapan ratusan mahasiswa yang menghadiri acara bedah buku tersebut. Kehadiran buku perbatasan merupakan upaya untuk berbagi informasi. Kepri memiliki 19 pulau terdepan, yang merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga pulau-pulau tersebut, menurut dia, bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi hanya lima pulau yang berpenghuni yaitu Pulau Senua, Sekatung, Subi Kecil, Karimun Kecil dan Pulau Pelampong. "Buku ini berisi mengenai perjalanan kami menyusuri perbatasan, dari perbatasan Natuna, Anambas, Karimun, Batam dan Bintan. Selama berkeliling di perbatasan, kami mengadakan kegiatan seminar kebangsaan dan dialog bersama masyarakat dipulau-pulau terluar. Hal ini kami lakukan untuk memberikan advokasi kepada masyarakat yang jauh dari akses informasi," ujarnya. Selain itu, lanjutnya, buku yang berisi 250 lembar tersebut juga berisi testimoni masyarakat perbatasan yang dirangkum saat kegiatan seminar kebangsaan. Dari nelayan hingga testimoni Wakil Gubernur Kepri Surya Respationo disajikan kepada pembaca, agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan mengambarkan keinginan dan harapan masyarakat perbatasan. Serumpun Melayu Salah satu isu perbatasan yang diangkat adalah mengenai isu serumpun Melayu. Serumpun Melayu merupakan solidaritas etnis yang terjalin dengan Singapura dan terlebih Malaysia yang bersumber dari kesamaan rumpun kerajaan yakni melayu. "Kesamaan ini berimbas kepada lahirnya tali persaudaraan dan nilai kekerabatan yang terjalin oleh sanak saudara yang berada di berbagai negara tetangga," katanya. Dampak yang timbul dari adanya hubungan ini, adalah masyarakat perbatasan Kepri secara psikologis tidak pernah merasakan aura konflik dengan saudara satu rumpunnya, walaupun isu konflik yang berkaitan dengan TKW atau penangkapan nelayan berkembang sangat panas di ibukota. Jadi, rasa persaudaraan dari hubungan satu rumpun ini dapat menjadi perekat hubungan antara masyarakat, katanya. Salah satu penulis, Edi Saputra mengatakan bahwa serumpun melayu saat ini seolah-olah menjadi konsumsi publik. Padahal serumpun ini, sedikit banyak memberikan dampak positif dan negatif. Kesamaan satu rumpun ini tidak dapat menjadi benteng untuk Negara Indonesia dalam menghadapi permasalahan perbatasan yang selama ini terjadi, katanya. "Masyarakat melayu Kepri yang selalu tertindas dengan perlakuan saudara serumpunnya, bahkan pekerja Indonesia di perlakukan dengan tidak manusiawi sudah tidak asing lagi kita dengar. Pemerintah yang selalu berusaha untuk menghentikan permasalahan pembantaian para TKW hanya mampu untuk beretorika tanpa hasil nyata yang dirasakan oleh para TKI dan TKW yang merupakan penghasil devisa terbesar negara," tegas Edi. Kesamaan serumpu yang dahulunya menjadi kekuatan Kerajaan Melayu dalam mengusir dan melawan penjajah, kini sudah terkontaminasi dengan urusan perut, urusan kekuasaan, urusan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Dan ternyata etika persamaan serumpun hanya berlaku pada zaman kerajaan dan tidak efektif di terapkan di zaman sekarang yang semuanya mengejar kekuasaan dan pamoritas," katanya. Dalam bedah buku tersebut, panitia pelaksana menghadirkan salah satu penulis perbatasan Kepri yakni Trisno Adji Putra, yang juga dosen Fakultas Ilmu Keguruan UMRAH. Trisno mengatakan bahwa buku-buku yang membahas mengenai perbatasan perlu terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat perbatasan yang terbelakang dan jauh dari kata sejahtera dapat segera dicarikan solusi. "Dengan buku, kita akan membuka cakrawala dan mengakses informasi. Banyak hal-hal di perbatasan yang perlu kita tulis, dan karya tulis buku merupakan aset yang tidak akan pernah hilang," ujarnya. (*/jno)