Kairo, (Antara/AFP) - Kelompok hak asasi manusia (HAM) Mesir pada Jumat mengecam aksi militer menutup kantor media sejak Presiden Mohammad Moursi digulingkan pada pekan ini. Dalam pernyataan bersamanya, tujuh lembaga swadaya masyarakat itu mengutuk penutupan saluran televisi satelit bernafaskan Islam dan penyerbuan studio serta penahanan pekerjanya. Saluran itu termasuk Misr 25, yang dikelola Ikhwanul Muslimin, jaringan Salafi Khaligeyya dan Mubasher Misr, satu saluran terkait dengan Al-Jazirah, yang berkedudukan di Doha, Qatar. Satu terbitan surat kabar Kebebasan dan Keadilan juga disita. Tujuh LSM itu, yang termasuk Inisiatif bagi Hak Personal Mesir, menyatakan aksi-aksi oleh militer tersebut dilakukan atas dasar bahwa media tersebut telah "memicu kekerasan". "Menahan pemicu adalah kewajiban tetapi penutupan saluran adalah satu bentuk hukuman kolektif, yang merupakan pelanggaran kebebasan media," kata mereka. "Organisasi itu juga mengutuk penahanan beberapa pekerja di saluran tersebut di tempat belum diketahui... semuanya memperlihatkan kaburnya prosedur hukum yang diambil terhadap mereka." "Penghargaan atas prinsip itu lebih penting dalam keadaan perkecualiaan guna menghindari usaha mengubah kekecualiaan menjadi peraturan umum," katanya. (*/wij)