Jakarta, (Antara) - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono berharap penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang ditujukan bagi 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan bisa tepat sasaran. "Data penerima BLSM sudah mengalami perbaikan berulang kali, sehingga menghasilkan data yang akurasinya jauh lebih baik dibanding penyaluran program sebelumnya," kata Agung di Jakarta, Minggu, seraya menambahkan dirinya telah memantau langsung penyaluran BLSM di berbagai wilayah. Dia menambahkan, pemberian dana BLSM yang dilakukan oleh pemerintah akan dilakukan secara bertahap dan diberikan selambat-lambatnya pada 2 Desember 2013 sehingga masyarakat yang belum mendapatkan bisa diproses pada tahap kedua pada bulan September. Agung menambahkan, ada sejumlah menteri yang melakukan pengawasan untuk memantau penyaluran BLSM sekaligus melihat secara langsung kondisi dan hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Adapun beberapa menteri yang melakukan pemantauan BLSM, diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu di Kantor Pos Cabang Angke, Jakarta Barat. "Penyesuaian subsidi BBM dilakukan dengan tujuan pemerataan ekonomi bagi semua kalangan," kata Mari Elka Pangestu didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Parekraf Ukus Kuswara. Menurut Mari Elka Pangestu, pengurangan subsidi BBM dilakukan dengan adanya asumsi bahwa angka pertumbuhan menurun. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada defisit anggaran sebesar tiga persen, padahal menurut undang-undang defisit harus dibawah 3 persen. Biasanya, setiap kenaikan harga BBM, pasti akan mengakibatkan peningkatan inflasi, sedangkan perkiraan peningkatan inflasi yang disebabkan kenaikan harga BBM adalah 7,2 persen. Sementara itu, pemantauan BLSM juga dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, di Kantor Pos cabang Fatahillah, Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Menurut Linda, BLSM akan sangat dirasakan oleh masyarakat tidak mampu khususnya ibu rumah tangga yang mengendalikan keuangan keluarga. Pemerintah, lanjut Linda, berkomitmen menunjukkan keseriusannya dalam mengawasi sampainya dana dari subsidi BBM itu ke masyarakat yang berhak secara bersama-sama. Sementara itu, Sekjen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ukus Kuswara berharap masyarakat memahami kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM ini. Berdasarkan pengalaman, pengurangan subsidi BBM yang terjadi pada tahun 2005 justru mengurangi jumlah konsumsi BBM sebesar 30 persen. "Pembayaran dan penyerahan BLSM secara simbolis kepada Rumah Tangga Sasaran ini bagian dari komitmen pemerintah sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM," kata Ukus. (*/sun)