Padang, (Antara) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyerukan agar pertemuan Forum Pemred Indonesia yang digelar di Nusa Dua, Bali membahas secara serius masalah kesejahteraan wartawan dan independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha media. Ketua AJI Indonesia Eko Maryadi melalui siaran persnya yang dirilis Kamis juga meminta para pemimpin redaksi yang hadir di Bali hendaknya membahas bagaimana Kode Etik Jurnalistik menjadi marwah pers Indonesia, serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di seluruh Indonesia. "AJI mengingatkan, Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini," katanya. AJI Indonesia menyatakan prihatin terhadap pertemuan Forum Pemred Indonesia yang digelar selama dua hari tersebut. Memasuki tahun politik atau setahun menjelang Pemilu 2014, pertemuan ratusan pemred media se-Indonesia bisa menimbulkan spekulasi politik yang tidak perlu. AJI secara organisasi menerima keluhan dari berbagai kalangan terkait sepak terjang Forum Pemred. Para pemimpin redaksi media yang berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Forum ini dihadiri bukan saja oleh pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan, pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik. AJI mengingatkan, Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini. Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak wartawan digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan yang menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan, AJI mempertanyakan relevansi pertemuan Forum Pemred dengan fasilitas mewah di Bali. (*/sun)