Jakarta, (Antara) - Kepala Fakultas Kebudayaan Universitas Indonesia Profesor Doktor Bambang Wibawarta mengatakan bahwa Gerakan Nasional Kebudayaan (GNK) harus dan tetap bisa berjalan walaupun belum terbentuk formatur untuk gerakan itu. "Sebagai suatu gerakan, GNK ini sudah berjalan sambil terus memikirkan formaturnya di tingkat nasional dan kepedulian pemerintah pada gerakan kebudayaan ini seperti apa. Jadi, Pemerintah atau siapa pun mau ikut atau tidak dalam gerakan ini tidak masalah," kata Bambang di Jakarta, Selasa. Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam diskusi tentang tindak lanjut dari Deklarasi Gerakan Nasional Kebudayaan di Sekolah Staf Komando Angkatan Laut (Seskoal). Dia berpendapat mengenai pembentukan formatur bagi GNK, baik itu dalam bentuk lembaga maupun institusi, seharusnya tidak perlu menjadi halangan bagi gerakan itu untuk tetap terus dijalankan. "Saya tidak bermaksud apa-apa, tetapi begitu kita memiliki target untuk pembentukan formatur dari gerakan ini, saya khawatir kita malah tidak 'jalan' karena berharap bahwa kita diakomodasi oleh negara nantinya baru kita menjalankan GKN," paparnya. Oleh karena itu, menurut dia, para budayawan, akademisi, dan masyarakat yang peduli terhadap nasib kebudayaan nasional harus mulai bekerja dari apa yang memang bisa dilakukan. "Sebagai gerakan, kita membuat berbagai macam aktivitas sebab kenyataannya negeri ini tidak punya strategi kebudayaan. Hal ini yang harus kita pikirkan dan usahakan hingga nantinya terlihat bahwa lembaga kebudayaan nasional itu memang benar-benar diperlukan," kata Bambang. "Namanya saja sebuah gerakan, ya, sudah kita lakukan sesuatu dahulu sambil jalan terus ke depan. Jadi, kita tunjukkan bahwa kita bisa bekerja dan berbuat sesuatu, dan tidak boleh tergantung pada siapa pun juga," lanjutnya. Dia menegaskan bahwa memang diperlukan gerakan perubahan untuk membentuk kebudayaan bangsa yang baik di Indonesia sebab tanpa kebudayaan yang baik tentu suatu bangsa akan sulit maju. "Misalnya, di KPK itu kan memberantas korupsi, namun tidak mengubah budayanya sehingga korupsi terus berlanjut. Maka, perlu strategi kebudayaan untuk mengubah budaya korupsi itu," jelasnya. Selanjutnya, dia mencontohkan dalam pembuatan suatu pabrik atau pertambangan baru pun sebenarnya perlu dibuat suatu amdal (analisis mengenai dampak lingkungan, red.), khususnya dalam ranah budaya masyarakat. "Sehingga kita tidak hanya berbicara soal pelestarian lingkungan tanpa mengubah budaya masyarakatnya. Selain itu, dialog antarbudaya pun harus terus ditingkatkan," ucapnya. Bambang meyakini bahwa Indonesia memiliki budayawan-budayawan dan masyarakat yang "luar biasa" yang dapat terus menjalankan GNK tersebut. "Bagaimanapun juga kita harus bisa berbuat sesuatu untnk negara ini. Saya tidak mau gerakan ini hanya bergantung pada negara," katanya. Sebelumnya, Forum Cipanas pada tanggal 20 April 2013 yang digagas oleh Universitas Indonesia dengan melibatkan berbagai elemen bangsa menyepakati awal lahirnya GNK. Dalam forum itu pun diwacanakan pembentukan suatu lembaga yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang kebudayaan yang berkedudukan langsung di bawah Presiden RI. (*/sun)